JABAR EKSPRES – Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat mendapat banyak sorotan sejak awal pelantikan. Termasuk ‘anak nakal’ yang dimasukkan ke Barak Militer.
Surat terbuka pun dilayangkan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, yang menyampaikan kegelisahannya terhadap kebijakan sosial pendidikan yang diambil oleh pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM).
“Kang Haji (KDM) yang saya hormati dan saya muliakan, izinkan saya sebagai bagian dari masyarakat, sekaligus Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyampaikan beberapa kegelisahan hati yang mendalam,” katanya kepada Jabar Ekspres, Rabu (21/5).
Baca Juga:Jelang Pawai Persib Juara, Ribuan Petugas Gabungan DikerahkanRedam Lonjakan Harga Pangan jelang Iduladha di Kota Bandung, Ini Upaya Pemerintah
“Atas arah kebijakan sosial pendidikan yang Kang Haji ambil, terutama menyangkut masa depan anak-anak yang hidup di bawah naungan negara,” tambah Maulana.
Menurutnya, penyampaian yang dilakukan menjadi bagian dari ikhtiarnya, yang masih percaya bahwa pemimpin sejati akan membuka telinga, ketika suara yang lirih datang dari mereka yang nyaris tak terdengar.
Maulana berujar, kebijakan Program Barak Militer Pendidikan Karakter Pancawaluya yang digagas oleh KDM, dinilai memiliki niat baik untuk menyelamatkan anak-anak, yang dikategorikan oleh Gubernur Jabar sebagai anak nakal.
“Terlepas dari mereka yang setuju dan tidak dengan cara pendidikan tersebut, prinsip saya pendidikan bukan hukuman,” ujarnya.
Namun, Maulana menilai perhatian berlebih yang KDM berikan pada anak titipan alias peserta program ini terasa mencolok, mereka sangat diistimewakan, dibandingkan dengan minimnya perhatian terhadap anak-anak asuh resmi, di panti asuhan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Saya tahu maksud Kang Dedi, ingin menyelamatkan anak-anak itu melalui disiplin militer dan pendekatan karakter. Okelah saya sepakat, tidak menyoal niat baiknya,” ucapnya.
Maulana mengakui, semua orang pun berharap generasi penerus bangsa ini dapat ditata.
Baca Juga:Kinerja Positif, BPR Indramayu Jabar Genjot Dana Pihak KetigaTinggal Tunggu Peresmian, BPBD Kota Bandung Siap Beroperasi!
“Tapi Kang, apakah perhatian besar itu harus dibayar dengan mengabaikan anak-anak yang sudah lebih dulu dititipkan kepada negara melalui panti asuhan?,” bebernya.
Menurutnya, bawah UPTD Griya Ramah Anak milik Dinas Sosial Jawa Barat, terdapat 820 anak asuh yang tersebar di panti-panti tepatnya wilayah Garut, Bandung, Subang, Bogor hingga Pangandaran.