JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur hingga pelayanan publik dalam lima tahun ke depan. Itu disampaikan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail dalam Musrenbang RKPD 2025, Selasa (6/5/2025).
“Fokus utama kita adalah meningkatkan akses infrastruktur dasar dan pelayanan publik,” ujarnya, Selasa.
Bahkan, hal itu dituangkan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, yang dilaksanakan sebagai wujud transparansi perencanaan pembangunan dan sekaligus memenuhi asas partisipatif dalam bentuk saran dan masukan.
Menurutnya, kegiatan tersebut untuk menyepakati rancangan Dokumen RPJPD meliputi Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan serta rancangan Dokumen RKPD.
Karena itu, dalam RKPD tahun 2026, pembangunan dan perbaikan jalan desa, peningkatan akses air bersih untuk pertanian, serta pelayanan kesehatan berupa satu tenaga kesehatan dan satu fasilitas kesehatan di setiap desa, menjadi ujung tombak pembangunan tahun depan.
BACA JUGA:Terhambat Sengketa Pilkada, Penyusunan RKPD KBB Tanpa Program Unggulan Bupati Terpilih
“Ini bukan hanya program fisik, tapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” katanya.
Namun demikian, kata dia, kekhawatiran akan program yang hanya berakhir sebagai wacana pihaknya telah menyiapkan sistem pengawasan berbasis data yang ketat, termasuk pelibatan masyarakat.
“Kami ingin setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak. Evaluasi triwulanan juga akan dilakukan agar program berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, dalam upaya menurunkan angka stunting dan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengandalkan program intervensi gizi dan pemberdayaan ekonomi.
“Kami memiliki program pemberian susu dan telur gratis bagi ibu menyusui. Di sisi lain, pemberdayaan UMKM, insentif petani, serta jaminan sosial bagi RT, RW, Linmas, dan kader PKK menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan,” tambahnya.
BACA JUGA:RKPD 2025, Pemkot Bogor Prioritaskan Empat Usulan dari Masyarakat
Ia menambahkan, peningkatan sarana dan prasarana sekolah akan menjadi konsentrasi utama mendukung program tersebut. Untuk memastikan proses pembangunan berlangsung transparan dan akuntabel, Pemkab Bandung Barat mengusung prinsip keterbukaan.
“Kita dorong tata kelola yang profesional dan terbuka. Semua proses, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, akan dipublikasikan dan dapat diawasi publik,” katanya.
