Ingatlah bagaimana kenaikan harga parkir di mall yang signifikan, dari Rp2.000 per jam menjadi Rp5.000 per jam, yang tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Hasilnya, tidak ada perubahan signifikan. Masyarakat tetap harus membayar parkir mahal, sementara kemacetan dan jumlah pengguna kendaraan pribadi tetap tinggi. Kebijakan seperti ini tampaknya tidak memberikan dampak yang diinginkan.
Ingat kembali ketika peraturan ganjil genap pertama kali diberlakukan? Tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, namun hasilnya justru angka penjualan mobil meningkat drastis. Banyak orang akhirnya membeli dua mobil, satu dengan plat ganjil dan satu lagi dengan plat genap. Belum lagi, saat ini mobil listrik dibebaskan dari aturan ganjil genap, yang membuat peraturan tersebut tampak kurang efektif.
Lalu, bagaimana dengan pajak tambahan untuk BBM? Apakah kebijakan ini akan memberikan manfaat? Secara teori, mungkin akan berguna, namun di lapangannya kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu, pelaksanaan kebijakan ini tampaknya belum jelas dan hanya diterapkan dengan cara yang terburu-buru.
Baca Juga:Apple Akan Luncurkan Ponsel Lipat iPhone Foldable Lebih Canggih dari PendahulunyaTempat Jual Beli Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit Agar Laku Mahal
Apakah BBM subsidi juga akan terkena pajak? Seharusnya, menurut aturan yang ada, setiap pembelian bahan bakar, baik cair maupun gas, akan dikenakan pajak. Namun, berita mengenai hal ini masih simpang siur. Beberapa mengatakan BBM subsidi tidak akan terkena pajak, sementara yang lain mengatakan akan dikenakan. Jika memang pajak ini diberlakukan, kemungkinan besar akan ada demo besar-besaran, karena secara tidak langsung, harga BBM bisa naik sekitar 5%.
Dengan adanya pajak ini, selamat bagi warga Jakarta, beban hidup kalian bertambah sebesar 5%. Namun, pengorbanan ini seharusnya bisa terbayarkan dalam beberapa tahun ke depan, asalkan pembangunan infrastruktur dan perbaikan fasilitas jalan benar-benar terwujud.
Jika tidak, dan jalan-jalan masih berlubang, kemacetan parah, serta sistem dan fasilitas yang tidak mendukung kegiatan sehari-hari, maka warga Jakarta seharusnya dapat menuntut lebih. Bagaimanapun, mereka sudah membayar lebih untuk mendapatkan kenyamanan yang lebih. Secara kasar, mereka telah membayar tiket VIP, namun fasilitas yang diterima masih seperti kelas ekonomi.
SC: Fuse box