JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah kontroversial dengan merancang kebijakan pendidikan khusus bagi siswa bermasalah.
Mulai 2 Mei 2025, siswa dengan riwayat kenakalan atau keterlibatan dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal akan ditempatkan di barak militer untuk mendapatkan pendidikan yang lebih disiplin.
Program ini merupakan hasil kesepakatan antara sekolah dan orang tua siswa. Namun, kebijakan tersebut menuai berbagai reaksi, termasuk dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
Saat dimintai tanggapan oleh awak media di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jumat (2/5/2025), Abdul Mu’ti memilih untuk tidak berkomentar.
BACA JUGA: Hardiknas 2025, Dedie Rachim Tegaskan Pendidikan Adil dan Inklusif
“Aduh, No Komen yaa,” ucapnya singkat.
Kedatangan Abdul Mu’ti ke Bogor bukan untuk membahas kebijakan tersebut, melainkan untuk meresmikan program Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Pembelajaran.
Program itu bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yakni Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
