Putin Umumkan Gencatan Senjata Tiga Hari di Ukraina

JABAR EKSPRES – Presiden Rusia Vladimir Putin, pada Senin (28/4), mengumumkan bahwa Rusia akan memberlakukan gencatan senjata sepihak selama tiga hari di Ukraina. Keputusan ini diambil menjelang peringatan 80 tahun kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia II.

Dalam pernyataan resmi Kremlin, disebutkan bahwa atas dasar “pertimbangan kemanusiaan,” Putin memerintahkan penghentian seluruh operasi militer di Ukraina mulai 8 hingga 10 Mei, bertepatan dengan perayaan Hari Kemenangan.

“Rusia percaya bahwa pihak Ukraina harus mengikuti contoh ini,” ujar pernyataan tersebut.

Kremlin juga memperingatkan bahwa Rusia siap memberikan “respons yang memadai dan efektif” jika Ukraina melanggar kesepakatan gencatan senjata ini.

BACA JUGA: Mulai Juni 2025 SIM Indonesia Berlaku di 8 Negara ASEAN, ini Daftarnya

BACA JUGA: Perang Dagang Global, Trump Ancam Kenakan China Tarif Tambahan 50 Persen

Selain gencatan senjata, Kremlin menegaskan kembali kesiapan Rusia untuk melakukan negosiasi damai tanpa syarat, dengan tujuan menyelesaikan akar masalah konflik Ukraina dan membangun kerja sama yang konstruktif dengan komunitas internasional.

Hari Kemenangan, yang diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sejumlah negara bekas Uni Soviet, mengenang kekalahan Jerman Nazi dalam Perang Dunia II, yang di Rusia dikenal sebagai Perang Patriotik Raya.

Diketahui bahwa konflik Rusia-Ukraina sendiri telah berlangsung lama, bermula pada 2014 setelah Revolusi Martabat di Ukraina yang menggulingkan Presiden pro-Rusia, Viktor Yanukovich.

Ketegangan meningkat setelah Rusia mencaplok Krimea dan memberikan dukungan kepada kelompok separatis di wilayah Donbas, Ukraina Timur.

Situasi semakin memburuk pada 24 Februari 2022, ketika Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina. Serangan tersebut melibatkan serangan udara dan darat ke kota-kota besar seperti Kyiv, Kharkiv, dan Odessa.

Presiden Putin menyatakan invasi itu bertujuan untuk “demiliterisasi dan denazifikasi” Ukraina, sebuah alasan yang dibantah keras oleh pemerintah Ukraina dan sebagian besar komunitas internasional.*

SUMBER: Berbagai Sumber, ANTARA

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan