JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar bakal memberi bantuan hukum kepada SMAN 1 Bandung. Itu menyikapi kasus sengketa yang tengah menghantui SMA tersebut.
Hal itu diungkapkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Selasa (11/3). “Kami siapin tim hukum,” ucapnya saat ditemui di Lanud Husein Sastranegara itu.
Harapanya bantuan hukum itu tidak hanya memberi dukungan terhadap proses hukum yang kini tengah berjalan. Tapi juga memberikan dukungan moril kepada pihak sekolah.
Baca Juga:Terungkap, Fee 25 Persen dari PT Marktel Dikelola Khairur Rijal untuk Atensi Dewan dalam Proyek Bandung Smart City Tahun 2022Pasar Murah Ramadan Diserbu Warga, Sembako Terjual Ludes
Sehingga, para siswa maupun guru bisa tenang. Pembelajaran juga tetap berjalan dengan baik.
Saat ini sengketa lahan yang melibatkan SMAN 1 Bandung itu tengah bergulir di persidangan. Gugatan diajukan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) lewat nomor perkara 164/G/2024/PTUN.BDG, 4 November 2024 lalu.
PLK melayangkan gugatan agar Sertifikat Hak Milik Pakai Nomor 00011/Kel. Lebak Siliwangi yang diterbitkan pada 19 Agustus 1999, dengan luas 8.450 meter persegi dibatalkan.
Sebelumnya, desakan bantuan hukum dari Pemprov untuk SMAN 1 juga mengalir. termasuk di dalamnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ketua Fraksi PPP Zaini Shofari menjelaskan, kasus yang menimpa SMAN 1 Bandung itu perlu disikapi serius. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Jabar atau Pemprov Jabar perlu ikut bergerak. “Setidaknya ada dukungan bantuan hukum,” jelasnya, Senin (10/3).
Menurut Zaini, kasus itu juga berkaitan dengan status aset yang digunakan sebagai sekolah. Persoalan serupa bisa terjadi di beberapa sekolah lain. Karena sekolah dengan status numpang di tanah pihak lain juga tidak sedikit di Jabar.
Sebagaimana data data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait keuangan Pemprov tahun anggaran 2023, tercatat ada 228 sekolah yang masih berstatus numpang atau berdiri di atas tanah milik pihak lain.
Baca Juga:Atasi Banjir Gedebage, Pemkot Bandung Bakal Tambah Kolam Retensi di Kawasan SummareconHadapi Cuaca Ekstrem, Wakil Wali Kota Cimahi Soroti Kesiapan BPBD
Rinciannya, 111 SMAN, 86 SMKN, dan 31 SLBN. Beberapa sekolah ini menempati tanah yang dimiliki oleh berbagai pihak, mulai dari tanah desa hingga milik TNI.(son)