Selain komponen itu, Bandung Barat juga mengalami kehilangan pendapatan Rp130 miliar dari Dana Alokasi Khusus atau DAK infrastruktur dan Dana Alokasi Umum atau DAU mandatori dari pemerintah pusat.
“Rp130 miliar itu mayoritas infrastruktur. Nah dalam pelaksanaannya kita akan terapkan bagi proyek infrastruktur yang sudah darurat. Karena ada infrastruktur yang sudah parah, menengah, dan ringan. Maka dengan adanya pengurangan ini kita akan fokus ke infrastruktur darurat atau rusak berat,” jelas dia.
Mahdi menerangkan, amanat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat bakal segera ditindaklanjuti DPRD dalam rapat perumusan APBD perubahan bersama bupati terpilih.
Baca Juga:Duel Sengit PSGC Ciamis vs Persekabpas Pasuruan Rebutan Tiket Liga NusantaraTSI Bogor Berikan Sanksi pada Pengunjung yang Turun dari Mobil saat Safari Journey
“Yang jelas nanti kami DPRD ngobrol dengan bupati terpilih mana saja pos belanja yang bisa diefisienkan. Jangan sampai salah mengartikan efisiensi. Misalnya, kalau ada pos yang sudah efisien, gak perlu lagi kena efisiensi,” katanya.
“InsyaAllah kita DPRD akan mengikuti aturan dari pemerintah, yang penting jangan salah menafsirkan efisiensi itu sendiri. Nanti kita eksekusi di perubahan,” tandasnya. (Wit)