JABAR EKSPRES – Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) tahap 1 cair periode Februari 2025 bagi ibu hamil hingga lansia.
Pemerintah kembali menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 pada Februari 2025.
Bantuan ini ditujukan bagi masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat, termasuk ibu hamil, lansia, anak sekolah, dan penyandang disabilitas.
Baca Juga:Cara Menghasilkan Uang dari Meta AI WhatsApp Terbaru 2025, Gak Ribet dan Langsung CairiPhone SE 4 Bakal Rilis Minggu Depan di Indonesia? Catat ini Tanggalnya
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera serta mendukung kebutuhan dasar mereka.
Jadwal dan Besaran Bantuan PKH Tahap 1 Februari 2025
Penyaluran bantuan PKH tahap 1 dimulai pada Februari 2025 dan dilakukan secara bertahap melalui bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN) serta Kantor Pos bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank.
Berikut adalah rincian nominal bantuan PKH 2025 berdasarkan kategori penerima manfaat:
1. Ibu hamil: Rp750.000 per tahap atau Rp3 juta per tahun
2. Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3 juta per tahun
3. Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun
4. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun
5. Anak sekolah:
– SD/sederajat: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun
– SMP/sederajat: Rp375.000 per tahap atau Rp1,5 juta per tahun
– SMA/sederajat: Rp500.000 per tahap atau Rp2 juta per tahun
Bantuan ini diberikan empat kali dalam setahun, yaitu pada Februari, Mei, Agustus, dan November.
Syarat dan Cara Cek Penerima PKH 2025
Untuk memastikan apakah Anda termasuk dalam daftar penerima bantuan PKH tahap 1 Februari 2025, berikut adalah syarat utama yang harus dipenuhi:
Baca Juga:Daftar Dana Bansos yang Siap Cair Bulan Februari 2025, Mulai dari PKH, Bantuan Beras hingga PIPDana Bantuan PKH Tahap 1 Periode Februari 2025 Siap Disalurkan ke Penerima
1. Terdaftar sebagai keluarga miskin atau rentan miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
2. Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai bukti kepesertaan dalam program bantuan sosial.
3. Masuk dalam salah satu kategori penerima manfaat (ibu hamil, anak usia dini, lansia, penyandang disabilitas, atau anak sekolah).