JABAR EKSPRES – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah terus kawal isu pembebasan ijazah, yang sampai saat ini masih banyak tertahan oleh sekolah khususnya swasta.
Dirinya menyoroti ketidakjelasan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ijazah yang banyak tertahan.
“Hari ini, Jumat (7/2/2025), merupakan deadline pengumpulan data tunggakan sekolah terkait penahanan ijazah. Namun, jumlah tunggakan dan daftar sekolah yang terlibat masih belum diketahui,” katanya kepada Jabar Ekspres, Jumat (7/2).
Komitmen Pemerintah Masih Samar
Baca Juga:Kepengurusan Baru, Pemkab Harapkan PGI Bangkitkan Bogor Wonderful GolfMeski Kebijakan Dibatalkan, Pengecer Keluhkan Penjualan LPG 3 Kg Masih Dibatasi
Menurut Maulana, meskipun sejak awal pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini, implementasinya masih belum jelas.
Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menerangkan, dalam rapat sebelumnya, semua sepakat bahwa Disdik Jabar akan mengeluarkan surat susulan sementara.
Sebab, dia menilai, sekolah swasta memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas serta aksesibilitas pendidikan bagi semua kalangan terutama di daerah pelosok.
Maulana menegaskan, sekolah swasta menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan sekolah negeri dalam hal bantuan dari pemerintah.
“Dengan kewajiban yang sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa, sekolah swasta mendapat perlakuan dan bantuan yang berbeda dari pemerintah,” tegasnya.
Maulana memaparkan, sekolah negeri mendapatkan lebih banyak perhatian, sementara swasta masih menghadapi banyak keterbatasan.