Jangan Salahkan Semua Swasta
Maulana menjelaskan, sekolah swasta kini justru mendapat tekanan untuk membebaskan ijazah siswa, bahkan dengan ancaman audit terhadap semua penerimaan bantuan dari pemerintah.
“Memang ada beberapa sekolah yang mendapatkan banyak bantuan, tetapi lebih banyak yang tidak mendapat apa-apa,” jelasnya.
Disampaikan Maulana, sekarang sekolah swasta ditekan, seolah-olah semua sama mendapatkan setiap jenis bantuan pendidikan. Padahal, kenyataannya tidak seperti itu.
Baca Juga:Kepengurusan Baru, Pemkab Harapkan PGI Bangkitkan Bogor Wonderful GolfMeski Kebijakan Dibatalkan, Pengecer Keluhkan Penjualan LPG 3 Kg Masih Dibatasi
Dia menekankan, pentingnya memiliki sistem data satu pintu agar persoalan seperti ini bisa diselesaikan dengan transparan dan adil.
“Sebagai contoh, bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik SMK tahun 2024 di Jawa Barat diberikan kepada 88 sekolah, dengan pembagian 53 sekolah negeri dan 35 sekolah swasta. Padahal jika melihat data, SMK Swasta jumlahnya lebih banyak, yaitu 2.625 sekolah dibandingkan SMK negeri berjumlah 288 sekolah,” ujarnya.
Menurut Maukana, kondisi ini terjadi karena kebijakan pemerintah masih timpang. Bisa jadi, ada sekolah yang menerima semua jenis bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, atau sebaliknya, tidak menerima sama sekali.
Kesenjangan pembangunan ini, kata dia, murni kesalahan pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang tidak menyediakan data yang terintegrasi.
“Kedepan, kita harus punya data satu pintu. Dengan begitu, kita bisa tahu pasti berapa jumlah sekolah yang menerima bantuan dan seberapa besar, sehingga tidak ada lagi stigma negatif terhadap sekolah swasta,” pungkas Maulana. (Bas)