JABAR EKSPRES – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar Dodi Ahmad Sofiandi turut merespon kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Jika berkelanjutan, itu bisa berdampak pada pengurangan karyawan hotel.
Dodi menegaskan, kebijakan itu tentu bakal berdampak besar pada industri perhotelan. Karena selama ini hotel – hotel cukup bergantung pada kegiatan pemerintah daerah.
Kegiatan pemerintah daerah yang biasa digelar di hotel seperti rapat, diskusi, seminar atau biasa disebut sektor meeting, incentive, convetion, and exhibition (MICE).
Baca Juga:Menteri Nusron Panggil 3 Perusahaan Pagar Laut Bekasi, Minta Batalkan Sertifikat KepemilikanTumbuhkan Perekonomian Indonesia, Menteri Maman Dorong UMKM Masuk Rantai Pasok Industri
Menurut Dodi, hotel tidak cukup mengandalkan pemasukan dari wisatawan yang menginap. “Kalau hotel yang seperti di kawasan Jalan Braga itu mungkin masih bisa bertahan. Tapi kan hotel banyak,” terangnya.
“Kebijakan itu bakal berdampak. Termasuk PAD kota kabupaten bisa berkurang juga,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, Darwis Sitorus memprediksi bahwa sektor hotel dan resto menjadi salah satu yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Karena sektor tersebut yang sejauh ini banyak menyerap dan berkembang dari kegiatan pemerintah.