JABAR EKSPRES – Masalah tunggakan ijazah SMA/SMK sekolah swasta masih terus berlanjut dengan menggelar audensi antara Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) dan Disdik Jabar yang di mediasi oleh Pimpinan DPRD Jabar.
Diskusi berlangsung alot. Sebab kedua belah pihak mengeluarkan berbagai argumen mengenai pembebasan ijazah SMA/SMK itu.
FKSS masih bersikukuh bahwa ijazah bisa diberikan asalkan ada kepastian pemerintah provinsi Jawa Barat memberikan kepastia untuk membayarkan tunggakan melalui perjanjian lewa MoU.
BACA JUGA: PLTU di Jawa Barat yang Langgar Hak Asasi Manusia dan Merusak Lingkungan!
Plh. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Deden Saepul Hidayat mengakui, hasil audensi belum mencapai keputusan final.
“ Hasilnya belum final, ini baru diskusi dampak-dampaknya. Kami diminta untuk melindungi sekolah agar tidak dibuli oleh masyarakat,” terang Deden, ketika ditemui usai pertemuan di DPRD Jabar, dikutip Selasa, (04/02/2025).
Meski begitu,. Deden mengungkapkan jika melihat besaran tunggakan yang ada di sekolah swasta seluruh Jawa Barat, Pemerintah Daerah Jawa Barat tidak akan sanggup untuk melunasi seluruhnya.
BACA JUGA: Jadi Pangkalan atau Agen Gas Elpiji 3 Kg Butuh Modal Besar, Ini Syaratnya!
Akan tetapi, jika tunggakan tersebut di bayar secara bertahap mungkin setiap tahun akan bisa dialokasikan anggaran untuk melunasinya.
“Kalau secara kenyataan gak mungkin ya (dibayar langsung.red). Yang mungkin adalah bertahap. Karena harus perhatikan kapasitas anggaran kita,” imbuhnya.
Meski begitu, Deden mengaku belum mengetahui data detail besaran tunggakan ijazah yang ada di sekolah swasta itu. Sebab, data masih dalam pengumpulan. Termasuk jumlah total uang tunggakannya.
BACA JUGA: Kebijakan Pembelian Gas Elpiji 3 Kg di Pangkalan, Bikin Rakyat Susah!
Disdik Jabar akan mendiskusikan lebih lanjut terkait besaran tunggakan ijazah yang bisa dicover oleh Pemprov Jabar dengan Gubernur.
Untuk diketahui, dalam pertemuan tersebut mencuat bahwa besaran tunggakan terkait ijazah untuk sekolah Swasta SMA/SMK di 14 kota/kabupaten memiliki angka fantastis mencapai Rp 722 miliar.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Beri Dua Opsi Pembebasan Ijazah untuk Sekolah Swasta
Sementara itu, terpisah, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah menilai, peluang Pemprov Jabar dapat mengcover kebutuhan tunggakan sepertinya akan sulit direalisasikan secara langsung.
