Sementara itu, ada potensi deforestasi seluas 1 juta hektare serta konflik lahan di kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK). “Di Sukabumi, misalnya, penyemaian tanaman energi dilakukan pada 2022, lalu ditinggalkan begitu saja,” kata Wahyudin.
Meski mendapat kritik keras, akademisi Universitas Padjadjaran sekaligus anggota tim kajian lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Erri Noviar Megantara, menyebut persoalan utama bukan pada PSN itu sendiri, melainkan bagaimana proyek tersebut dikelola. Ia menilai ketidakterlibatan warga sejak awal membuat kehadiran negara terasa absen.
“Seharusnya bukan sekadar ganti rugi, tetapi ganti untung. Jika penghasilan nelayan terdampak, mereka harus mendapat sumber pendapatan baru yang lebih baik,” katanya.
Baca Juga:Banyak Ijazah Tertunda, SMA Bina Muda Catat Tunggak Rp1,2 M dari 11 AngkatanKomitmen Jaga Lingkungan, PLN IP Tanam 65 Ribu Pohon di Tepian Waduk Saguling
Di sisi lain, pemerintah daerah mengaku tidak punya kewenangan atas proyek nasional ini. Analis Ketahanan Energi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat, Arnold Mateus, menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan PLTU ditetapkan pemerintah pusat sejak 2016.
Meski konsumsi listrik di Jawa-Bali-Madura diproyeksikan meningkat, perubahan dinamika energi membuat pemerintah kini meninjau kembali beberapa kebijakan.
Arnold juga menyinggung teknologi carbon capture storage (CCS) sebagai solusi untuk mereduksi emisi PLTU. Namun, ia menilai teknologi itu masih mahal dan bergantung pada skema jual beli karbon. “Lebih baik menerapkan teknologi pengendalian emisi yang sudah ada daripada mengandalkan CCS,” pungkasnya.