JABAR EKSPRES – Rencana pembangunan sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jawa Barat kembali menuai kritik. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berkolaborasi dengan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung menggelar diskusi terbuka di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Senin (3/2).
Kampanye bertajuk Sorotan PSN PLTU di Jawa Barat itu, menyoroti dampak lingkungan dan sosial dari proyek-proyek strategis nasional (PSN) sektor energi di provinsi ini.
Dalam forum yang dihadiri sekitar 70 orang dari berbagai kalangan itu, Direktur LBH Bandung, Heri Pramono, mengungkapkan bahwa enam PLTU tersebar di Jawa Barat. Empat di antaranya sudah beroperasi, yakni PLTU Pelabuhan Ratu di Sukabumi, PLTU 1 Indramayu, serta PLTU 1 dan 2 Cirebon.
Baca Juga:Banyak Ijazah Tertunda, SMA Bina Muda Catat Tunggak Rp1,2 M dari 11 AngkatanKomitmen Jaga Lingkungan, PLN IP Tanam 65 Ribu Pohon di Tepian Waduk Saguling
Sementara dua lainnya, PLTU 2 Indramayu dan PLTU Tanjung Jati A, masih tertunda akibat gugatan hukum terkait izin lingkungan.
“Kami menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar PLTU Tanjung Jati dikeluarkan dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL),” kata Heri. Ia menilai izin proyek tersebut bermasalah karena diterbitkan tanpa adanya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH).
LBH juga menyoroti dampak sosial pembangunan PLTU. Di Indramayu, misalnya, proyek ini disebut mengancam mata pencaharian petani dan nelayan. “Warga tidak mendapatkan informasi maupun kesempatan partisipasi dalam keputusan pembangunan PLTU 2 x 1.000 MW,” ujar Heri.
Direktur Walhi Jawa Barat, Wahyudin, menambahkan, pembangunan PLTU sebagai bagian dari PSN sering kali mengabaikan aspek hak asasi manusia. “Proyek ini dipaksakan, merampas lahan produktif warga, dan membuat nelayan harus melaut lebih jauh untuk menangkap ikan,” ujarnya.
Dampak kesehatan juga menjadi sorotan. Berdasarkan riset Walhi, warga sekitar PLTU di Indramayu mengalami peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), terutama pada anak-anak dan lansia. “Puskesmas enggan mengaitkan ini dengan abu PLTU, padahal data menunjukkan tren yang mengkhawatirkan,” kata Wahyudin.
Tak hanya dari pembakaran batu bara, Walhi juga mengkritik kebijakan co-firing atau pencampuran batu bara dengan biomassa. Metode ini diklaim lebih ramah lingkungan, tetapi di lapangan justru memunculkan masalah baru. Walhi mencatat pelepasan emisi dari hutan tanaman energi dan industri serbuk gergaji mencapai 26,48 juta ton CO₂.