JABAR EKSPRES – Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Syaikhu bersilaturahmi dengan para pimpinan pondok pesantren (Ponpes) se-Jabar yang tergabung dalam Majelis Pesantren dan Mahad Dakwah Indonesia (MAPADI) di Jalan Maribaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (9/10/2024).
Di hadapan para pimpinan ponpes, Ahmad Syaikhu berkomitmen untuk melanjutkan program unggulan mantan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (Aher). Salah satunya adalah pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan kobong.
“Kalau Allah takdirkan menjadi gubernur, saya kira kita ikhtiar saja untuk melanjutkan program-program Kang Aher pada saat beliau memimpin itu belum semuanya juga tuntas, program RKB, kobong dan sebagainya, yang ini juga adalah menyangkut dunia pesantren,” ucap Syaikhu dalam sambutannya.
Syaikhu memandang, tidak semua pesantren di Jabar bisa bertahan sendiri. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah sangat penting dalam mendukung pembinaan dan pendidikan dalam mencerdaskan anak bangsa.
“Hari ini kalau pesantren dibiarkan mandiri seperti ini mungkin untuk sebagian kalangan sanggup dan bisa survive, tapi gak semua pesantren bisa melakukan itu,” ungkapnya.
BACA JUGA: Tampung Aspirasi, Syaikhu Komitmen Percepat Program Pompanisasi hingga Kemudahan Akses Pupuk
Dari hasil kunjungannya ke beberapa daerah, Syaikhu mendapati masih banyak pesantren-pesantren yang tidak memiliki sumber daya.
“Betapa banyak kondisi-kondisi pesantren yang mereka gak berbayar, mereka gak punya sumber daya, mereka ketawakalan aja, pokoknya bisa melakukan dakwah dan mereka ingin melanjutkan gurunya buka pesantren, ya jalan aja,” jelasnya.
“Bagi santrinya juga gak ada tawaran yang berlebih, sekedar ikut belajar di situ aja juga udah memadai,” lanjutnya.
Selain itu, Syaikhu juga melihat banyak bangunan pesantren yang kurang mendapatkan perawatan.
“Saya kira kita melihat pesantren yang masih kumuh,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, Syaikhu menekankan pentingnya kehadiran pemerintah untuk pondok pesantren.
“Inilah yang perlu ada intervensi keterlibatan dari pemerintah, sehingga infrastruktur pesantren itu betul-betul infranstruktur yang layak untuk dijadikan belajar mengajar ini bisa dilaksanakan di sana,” tandasnya.
