Lusi mengatakan, untuk kepengurusan, jajaran direksi atau kepengurusan akan dilakukan seleksi dengan persyaratan yag telah ditentukan sebelumnnya.
‘’Sedangkan untuk direktur utama akan diambil dari direksi PT Karya Utama Jabar yang sebelumnnya sudah berdiri di Subang,’’ ujar Lusi dalam keterangannya Jabareskpres.com, dikutip Rabu, (18/09/2024)
Lusi menekankan, sesuai dengan instruksi Pj Gubernur PT Karya Utama Jabar ini akan didorong untuk fokus pada program penyediaan kredit untuk masyarakat.
Baca Juga:Jadi Temuan BPK, Target Realisasi Restribusi Parkir Kota Bandung Selalu Jeblok, Ada Apa?Restribusi Parkir Kota Bandung Bocor, Target Tidak Pernah Tercapai!
”BPR Karya Utama Jabar akan berkolaborasi dengan bank bjb yang menyediakan produk kredit untuk warga jabar dengan bunga dan cicilan ringan,” ujar Lusi.
Lusi mengatakan, usulan merger ini sebagai bentuk penguatan untuk market leader yang didasari oleh pertimbangan analisis bisnis.
Untuk diketahui, sejauh ini keberadaan BUMD Keuangan Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemprov Jabar memiliki BUMD yang bergerak di bidang keuangan yang terdiri dari BPR dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Keberadaannya tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat.
Sejak berdiri baik BUMD keuangan selalu mendapat dukungan penyertaan modal dari Pemprov Jabar dan pemerintah daerah setempat.
Dalam perjalannyanya lembaga keuangan itu banyak tersandung kasus korupsi terkait penggelapan dalam pemberian kredit.
Berdasarkan data sebelum dilakukan merger saat ini yang sahamnya dimiliki Pemprov Jabar ada 15. Sedangkan LKM ada 14 perusahaan. lembaga keuangan yang sahamya dimiliki oleh Pemprov Jabar dan bjb mayoritas ada 9.
Baca Juga:Menelisik Potensi Ancaman Gempa Megathrust di Selat SundaPengangguran Capai 7,2 Juta Orang, Mayoritas Lulusan SMA dan SMK
Sedangkan sisanya merupakan saham gabungan dengan Pemda Kabupaten/Kota berdasarkan kedudukan di daerah.