JABAR EKSPRES – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Lodaya 2024 Dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Wilayah Hukum Polda Jabar.
Kegiatan apel berlangsung secara hibrida di depan Gedung Sate, di ruas Jalan Diponegoro, Kota Bandung, dan juga melalui sambungan konferensi video, diikuti unsur Forkopimda Jabar, elemen TNI/Polri, KPU, Bawaslu, serta stakeholders lainnya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Selasa (20/8/2024).
Kepada penyelenggara pilkada di 27 kabupaten/kota, Bey Machmudin berpesan agar berbagai aspek terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak terus dimantapkan.
Mulai dari data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terus dimutakhirkan mengingat pemilihan kepala daerah untuk kabupaten/kota maupun gubernur/wakil gubernur semakin dekat, yakni tanggal 27 November.
Selanjutnya, perlu dipastikan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pilkada agar siap dan pada kondisi yang baik.
“Pastikan DPT ter- update, kesiapan kotak suara dikawal, jangan sampai kekurangan kotak dan kertas suara,” pesan Bey.
Selanjutnya, ia mengimbau agar penyelenggara pilkada turut mempersiapkan mitigasi terhadap perubahan cuaca ekstrem yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi hingga berpotensi menyebabkan bencana dan mengganggu berlangsungnya tahapan pilkada.
“Meski perkiraan masih musim kemarau, antisipasi kalau ada hujan dan lain sebagainya, mitigasi hujan ekstrem dan bencana lainnya agar disiapkan,” ujar Bey.
Sementara itu Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus mengungkap bahwa gelar pasukan ini merupakan rangkaian operasi untuk mengecek persiapan personel dan kelengkapan sarana prasarana Polri beserta unsur terkait sebelum diterjunkan ke lapangan.
“Sehingga diharapkan semua perencanaan yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan optimal guna menyukseskan pelaksanaan pilkada yang aman,” ungkap Akhmad Wiyagus.
Jaminan keamanan
Ia berujar bahwa Pilkada Serentak 2024 merupakan bagian dari kemerdekaan rakyat untuk memilih para kepala pemerintahan sehingga perlu adanya jaminan keamanan agar setiap tahapan pilkada dapat berjalan damai.
“Pada konteks inilah peranan Polri dalam mengawal dan mengamankan proses pilkada harus terlaksana secara optimal,” katanya.
Menurut Akhmad Wiyagus, tantangan yang perlu diantisipasi, di antaranya peningkatan suhu politik yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial politik yang dapat menjurus kepada gangguan kamtibmas seperti polarisasi sosial, politik sosial agama, politik identitas, politik kampanye hitam, dan lain sebagainya.
