BANDUNG – Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar Ono Surono merespons pertanyaan-pertanyaan para kaula muda dalam diskusi yang bertajuk “Deep Talk Bareng Gen Z dan Milenial” di Kota Bandung, Sabtu 22 Juni 2024.
Pada kesempatan ini, Ono yang digadang-gadang akan maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar itu menyinggung berbagai hal khusunya soal dunia pendidikan.
“Tadi sangat banyak yang disampaikan pemuda dari mulai pendidikan terkait dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal, soal lapangan pekerjaan termasuk dengan bagaimana peran pemuda dalam hal politik,” ujar Ono usai diskusi bareng Gen Z dan Milenial yang digagas oleh Sahabat Muda Onsu Kota Bandung, di wilayah Jalan Merdeka, Kota Bandung, Sabtu siang.
Lebih jauh Ono menjelaskan mengenai wacana kenaikan UKT yang sempat digulirkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI. Dengan tegas, Ono menyatakan menolak terhadap kenaikan UKT mahasiswa tersebut.
“Kenaikan UKT itu belum dibatalkan, tapi ditunda. Makanya saya dengan teman-teman di DPR RI ya harus dibatalkan, dievaluasi dan kita ingin juga ada sebuah audit misalnya di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terkait dengan kualitas pendidikan dikaitkan dengan biaya pendidikan itu sendiri,” papar Ono yang juga Anggota DPR RI ini.
“Walaupun ada persepsi kualitas pendidikan itu akan sangat tergantung dengan biaya, tapi tidak ujuk-ujuk harus biaya mahal,” sambungnya.
Oleh sebab itu, Ono menekankan agar pemerintah mampu menghadirkan sistem pendidikan di Indonesia jauh lebih baik dan berkualitas tanpa harus menaikkan UKT.
Terkait lapangan kerja, Ono mengakui, bawah sudah banyak program-program yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jabar maupu pemerintah kabupaten/kota di Jabar. Hanya saja, Ono menilai, program tersebut belum berjalan optimal.
“Yang saya rasakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Misalnya para audiens tadi mengeluhkan adanya pelatihan-pelatihan yang pesertanya itu lagi, itu lagi, tidak sampai ke desa-desa,” ucapnya.
Mestinya menurut Ono, pemerintah bisa mewadahi kebutuhan dan minat para Gen Z dan Milenial. “Seperti industri kreatif, kuliner, fashion dan sebagainya pasti mereka membutuhkan modal. Maka pemerintah harus memfasilitasi dengan memasarkan produk-produk mereka ini yang saya rasa belum maksimal di Jawa Barat,” rincinya.
