Dewan dan PJ Gubernur Dukung Evaluasi Kinerja BUMD
Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin juga berkomitmen untuk mengevaluasi kinerja dari BUMD yang sahamnya dimiliki Pemprov Jabar. “Kami ingin menata BUMD lebih profesional lagi. Mulai keuangan, SDM maupun lainnya,” terangnya beberapa waktu lalu.
Bey mengaku bahwa dirinya tidak berkepentingan apapun terkait evaluasi BUMD tersebut. Hal itu tidak lain untuk kemajuan dan kebaikan Jabar. “Saya tidak punya hutang. BUMD harus diisi orang profesional,” jelasnya.
Desakan evaluasi kinerja itu juga didukung dari kalangan DPRD Jabar. Politikus Fraksi Demokrat Sugianto Nanggolah berpendapat bahwa BUMD memiliki potensi besar terhadap pendapatan daerah jika dikelola dengan baik.
Baca Juga:Mentorship Program Mitra Bukalapak, Dukung Transformasi Warung Jadi Ritel ModernKenalan dengan Terapi Ortho K, Turunkan Minus dengan Cara Apa?
Contohnya adalah beberapa BUMD Jabar yang telah cukup gemilang sehingga cukup memberikan andil besar bagi pendapatan daerah. “Kami tentu mendukung langkah evaluasi BUMD,” katanya.
Saat ini Sugianto bersama Pansus V DPRD Jabar juga telah menuntaskan pembahasan raperda terkait perubahan nama dan penyertaan modal bagi salah satu BUMD milik pemprov. Termasuk raperda penggabungan empat BPR.
Pembahasan raperda itu juga bagian dari evaluasi kinerja BUMD. Kini tahapnya masih menunggu evaluasi dari Kemendagri.
Pengamat Ekonomi dukung Merger dan Divestasi BUMD
Pengamat Ekonomi UIN Bandung, Setia Mulyawan turut mendukung langkah merger maupun divestasi terhadap BUMD milik Pemprov Jabar. Menurutnya, strategi itu cukup tepat untuk menekan kinerja BUMD yang kurang efisien. “Kami sambut baik, kesadaran evaluasi BUMD,” cetusnya.
Menurutnya, langkah merger itu jadi hal positif untuk meningkatkan kinerja BUMD. Termasuk upaya divestasi. “Kalau BUMD rugi, berarti mengerogoti uang rakyat. Kalau rugi ya didievestasi saja. Asetnya dialihkan ke bisnis lain,” cetusnya.
Setia mengakui, bahwa kredit macet selalu jadi alasan yang muncul pada sejumlah BUMD yang bergerak di bidang keuangan. Seperti BPR dan LKM. Menurutnya, pemberian kredit khususnya yang menyasar UMKM oleh BPR memang memiliki resiko tinggi soal kredit macet. Tapi hal itu seharusnya tidak selalu jadi alasan. “Jika dibandingkan, masih ada BPR-BPR lain yang bertahan. Kenerja juga bagus,” tuturnya.(son)