Bey menekankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyalur hibah agar bekerja dengan selektif. Sehingga niat baik penyaluran hibah itu bisa berjalan lancar termasuk pada akhirnya tidak justru menjadi objek temuan BPK. “Kalau ada kejadian atau temuan setelah audit kan tidak enak. Minimal di kroscek ulang, diperiksa segala macam. Niat kami kan juga baik untuk memberikan hibah,” sambungnya.
Arlan menguraikan, hibah kompetitif memang menjadi program yang rutin diadakan Pemprov Jabar. Baginya, program itu cukup bagus dalam melibatkan lembaga atau organisasi di masyarakat agar terlibat dalam pembangunan. “Menarik karena setiap tahun muncul gagasan atau inovasi dari masyarakat,” katanya kepada Jabar Ekspres, Kamis (22/2).
Menurut Arlan, masyarakat memang yang paling memahami kondisi wilayah masing-masing. Namun saat ingin berkegiatan mereka terbatas secara anggaran. Makanya hadirnya kucuran hibah bisa solusi untuk mengeksekusi program dari masyarakat. “Cukup efektif merangsang masyarakat ataupun instansi untuk membuat program inovatif,” jelasnya.
Baca Juga:11 Pendaftar Calon Direksi Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor Dinyatakan Lolos Seleksi AdministrasiSiswa SDN 2 Hegarsari Kota Banjar Meninggal Terjangkit DBD
Bagi Arlan, kucuran dana hibah tidak selalu demi kepentingan merangkul atau meredam organisasi atau instansi di masyarakat. Terutama hibah kompetitif. “Itu kan bukan diberi cuma-cuma. Ada seleksi, ada aspek hilirisasi. Program yang inovatif dan berkualitas yang akan dipilih,” paparnya.
Misal berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2021, empat parpol teratas adalah, Partai Gerindra mendapat guyuran hibah Rp10,4 miliar. Kemudian disusul PKS Rp8,8 miliar, lalu PDI Perjuangan Rp8,7 miliar, Partai Golkar Rp7,3 miliar.