BANDUNG, JABAR EKSPRES – Hibah jadi salah satu skema bantuan keuangan yang dikucurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang menyentuh hingga organisasi di masyarakat. Tetapi, kucuran hibah dalam rangka kolaborasi pembangunan itu memang rawan politisasi, termasuk kerap jadi ladang temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, realisasi hibah pada 2021 tembus di angka Rp9,774 triliun. Sementara pada 2022, realisasinya di angka Rp3,305 triliun.
Hibah pada 2022 itu dikucurkan pada Pemerintah Pusat sebesar Rp132,496 miliar. Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp1,312 triliun. Hibah dana BOS Rp1,805 triliun. Dan hibah bantuan keuangan kepada parpol Rp55,084 miliar.
Pada 2023, alokasi anggaran untuk hibah dari Pemprov Jabar juga besar. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyebut angkanya hampir Rp5 triliun. “Ini kan karena ada pemilu juga, jadi anggaran cukup besar,” ucapnya kepada Jabar Ekspres, Kamis (22/2).
Pemprov Jabar memang telah bersepakat untuk mengkucurkan hibah sebesar Rp1,1 trilun kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar untuk kebutuhan Pilkada 2024. Pencairannya 40 persen pada 2023 dan 60 persen pada 2024.
BACA JUGA: Pemprov Jabar Buka Seleksi Hibah Kompetitif 2025
Buka Seleksi Hibah Kompetitif 2025
Kini, Pemprov Jabar juga telah ancang-ancang untuk seleksi hibah pada tahun anggaran 2025. Pendaftaran hibah itu dilangsungkan pada 1-30 Maret 2024 nanti.
Setidaknya ada tiga tema besar untuk hibah kompetitif 2025, yakni peningkatan aktivitas ekonomi untuk ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Lalu percepatan penanganan kemiskinan dan stunting. Serta, perubahan iklim dan kebencanaan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Iendra Sofyan menguraikan, secara umum mekanisme pengajuan ataupun seleksi hibah kompetitif ini tidak jauh beda dengan mekanisme sebelumnya. Bappeda telah ancang-ancang sejak awal 2024 ini untuk menyiapkan berbagai perangkat seleksi hibah tersebut. “Dari Januari kami siapkan perangkat teknisnya, seperti kamus hibah hingga manual book pengajuannya,” katanya kepada Jabar Ekspres, Rabu (21/2).
Iendra melanjutkan, pada Februari ini, Bappeda mulai fokus untuk program sosialisasi. Sasarannya mulai dari Kota Kabupaten, Pemerintah Desa, hingga masyarakat. “Kalau ke masyarakat biasanya kami manfaatkan media sosial,” jelasnya.
