JABAR EKSPRES – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar akhirnya akan memperbaiki atap plafon (eternit) di bagian pojok tangga menuju lantai tiga yang jebol.
Menurut Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Anhar Muttaqin, pihaknya saat ini sedang mengecek bagian mana saja yang rusak.
“Kerusakan itu akan segera diperbaiki, kita juga sedang mencari penyebabnya. Apakah kerusakan itu terjadi akibat adanya kebebocoran di bagian dak tembok atau pipa,” kata Anhar saat ditemui di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar, Rabu 21 Februari 2024.
Baca Juga:Kerusakan Gedung Perpus Kota Banjar Jadi SorotanDinilai Lamban, Proses Penginputan Suara oleh KPU Disoal
“Ya terjadi rembesan juga kalau sedang turun hujan, kita juga belum tahu penyebab kerusakannya dari bagian apa, harus diperiksa lebih lanjut,” ucapnya.
Anhar mengakui, banyak gerombolan kucing yang bersarang di kantornya. Pihaknya juga sudah berupa untuk mengusir kucing-kucing tersebut, namun belum berhasil.
“Iya malah jadi sarang kucing, banyak kucing di sini (Gedung Perpus). Makanya tidak heran itu sampai ada plafon jebol,” ungkap dia.
Sebelumnya, rusaknya palfon di bagian atas tangga menuju lantai tiga Studio Mini di Gedung Perpustakaan Kota Banjar menjadi sorotan sejumlah pihak.
Salah satunya dari Wakil Ketua DPRD Banjar, Tri Pamuji Rudianto. Menurutnya, kondisi bangunan belum genap setahun diresmikan namun sudah rusak berkali-kali.
“Kita sebagai orang awam, gedung baru yang sudah ada kerusakan di beberapa titik atau kejadian mungkin langsung menilai bahwa kualitas bangunannya kurang baik. Itu pasti pikiran orang awam,” ujar Tri Pamuji Rudianto, Rabu 21 Februari 2024.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga menilai dari sisi lainnya. Menurut dia kalau sudut pandang teknik tentu perlu ada penilaian dari tenaga profesional yang menguasai bidang teknik sipil.
Baca Juga:AHY Dilantik Sebagai Menteri ATR/BPN, Sahroni: Selamat Belajar!Sebelum Dilantik, AHY Sungkem Dulu ke Prabowo
“Dari dua sudut pandang tersebut biasanya tidak terlalu berbeda hasilnya. Kami dorong Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR bisa membuat sebuah kajian sederhana. Supaya kedepanya ada sebuah kepastian keamanan penggunaan gedung tersebut untuk fasilitas publik,” katanya. (CEP)