Cawapres Nomor Urut 1, Cak Imin Hadiri Dialog Bersama Petani Kabupaten Bandung
JABAR EKSPRES – Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau sering disapa Cak Imin mengunjungi para petani yang ada di Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Rabu (3/1/2024).
Dalam kunjungannya, Cawapres dari pasangan Capres Anies Baswedan ini mendengarkan curhatan para petani yang meminta harga pupuk murah juga meminta jaminan kesehatan atau BPJS.
Baca Juga:Antisipasi Pergeseran Tanah Lagi, Badan Geologi Rekomendasikan Warga 2 Dusun di KBB Segera DirelokasiDesakan Pelebaran Saluran Air Terus Bergulir, Pemerintah Tanggapi Keluhan Masyarakat
Ujang Ruhiyat, salah satu petani asal Kertasasi yang mengusulkan keluh kesahnya tersebut kepada Cak Imin meminta agar semua curhatannya bisa terkabul.
Menanggapi hal itu, Cak Imin menegaskan bahwa harus mencari alternatif bersama dengan negara dan pemerintah.
“Yang pertama kelangkaan pupuk sekaligus inovasi untuk mencari alternatif, ini yang harus disiapkan dan di fasilitasi negara dan pemerintah,” ujar Cak Imin saat ditemui di lokasi, Rabu (3/1/2024).
Cak Imin menjelaskan, terkait masalah produksi pertanian yang menurutnya tidak stabil, hal itu juga cenderung merugikan para petani.
“Sehingga biaya produksi tinggi tapi harga jualnya rendah. Ini yang membuat petani enggak untung,” katanya.
Cak Imin menambahkan, menurutnya, pemerintah harus bisa mengambil alih semua produk pertanian menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membelinya.
Karena kebutuhan pangan kita amat sangat besar dan harus dipikirkan menjadi prioritas nasional.
Baca Juga:Permasalahan Kolam Retensi, Pemerintah Cimahi Rencanakan Strategi TerstrukturBikin Panik Warga, Info Peta Episentrum Gempa Sumedang Hoax!
“Sebab dengan posisi ini, maka petani harus untung, sehingga mau dan terus berproduksi. Sehingga kita mengurangi ketergantungan pada impor, sekaligus meningkatkan produksi pangan dan menyejahterakan para petani,” jelasnya.
Selain itu, Cak Imin menyebut jika para petani ini juga membutuhkan apa yang disebut sebagai bagian dari kebijakan.
Sehingga petani tidak hanya menerima keputusan pemerintah saja, akan tetapi petani harus terlibat di dalam proses pengambilan keputusan.
“Karena itu petani ini harus didengar masukannya, sehingga tidak ada lagi beli alat pertanian yang nggak kepake di bawah, banyak sekali terjadi,” ungkapnya.
Selain itu, terkait anggaran juga menurutnya banyak yang tersentralistik di pusat. Maka dari itu anggaran harus digeser ke bawah, supaya belanja alat pertanian disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing daerah yang berbeda-beda.