JABAR EKSPRES – Dalam kurun waktu tiga pekan, Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) diklaim menjadi minus 6,24 persen dari sebelumnya menyentuh 4,89 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) RI sebelumnya mencatat IPH Bandung Barat menjadi salah satu yang tertinggi di Pulau Jawa karena menyentuh angka 4,89 persen, pada periode Minggu ketiga November 2023. Namun pada pekan pertama Desember 2023, IPH KBB turun secara signifikan. Hal inipun dipertanyakan sejumlah pihak.
Penurunan ini dinilai bertolak belakang dengan harga-harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di KBB yang masih tinggi. Sehingga banyak yang menduga jika data IPH itu hasil rekayasa atau perhitungan sepihak.
“Inflasi sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat. Hal ini bahkan bisa mengurangi kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Direktur Pusat Kajian Politik, Ekonomi dan Pembangunan (Puskapolekbang) Holid Nurjamil saat dihubungi, Selasa (19/12/2023).
BACA JUGA: Pemkab Bandung Belum Maksimal Tangani Sampah, Masih Kesulitan Mengolah Secara Mandiri
Ia menilai, selain dapat merusak struktur ekonomi, inflasi yang tinggi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan harga-harga di pasar.
“Itu juga dapat berpengaruh kepada investasi dan keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi suatu daerah,” katanya.
Menurutnya, langkah strategis pengendalian inflasi bisa dilakukan oleh Pemkab Bandung Barat, salah satunya bisa bekerjasama dengan daerah penghasil komoditi atau para petani untuk kelancaran pasokan.
Selain itu, pemerintah juga bisa melaksanakan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan menekan para distributor agar tidak menahan barang.
“Pemerintah pun bisa menggencarkan gerakan menanam, merealisasikan BTT, atau memberikan bantuan transportasi dari APBD,” kata dia.
Dikatakannya, apa yang terjadi di KBB bisa disebut anomali. Di satu sisi, kawasan Cisarua, Parongpong, Lembang adalah sebagai daerah penghasil cabai rawit. Tapi di sisi lain terjadi kelangkaan di Pasar Panorama Lembang, sehingga harganya tidak stabil dan masyarakat tidak mampu membeli atau mengurangi daya belinya.
Sehingga itu jadi pekerjaan rumah bagi Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif di 100 hari kerja pertamanya usai menahkodai Pemda KBB sejak 20 September 2023. Sebab salah satu tolak ukur untuk menilai kinerja 100 Hari Pj bupati adalah bagaimana peningkatan Indeks Daya Beli masyarakat.
