JABAR EKSPRES – Proyek pelebaran jalan yang menjadi tanggung jawab Dinas Bina Marga Penataan Ruang ( DBMPR ) Provinsi Jawa Barat yang ada di ruas Pamoyanan–Suryalaya–Warudoyong senilai Rp50,8 miliar diduga tidak sesuai spesifikasi pengerjaan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kerja.
Berdasarkan hasil pantauan langsung di Lokasi, sejumlah item pekerjaan disinyalir menyimpang dari standar. Ketebalan pengecoran jalan dengan metode rigid pavement di beberapa titik ditengarai sengaja dikurangi dari ketentuan.
Tak hanya itu, pengurugan sisi rigid pavement menggunakan tanah biasa, bukan material agregat sesuai syarat teknis. Pemasangan lantai kerja beton saluran air jenis U-Ditch juga tidak memenuhi ketebalan standar mutu.
Baca Juga:Pelantikan DPD Buana Indonesia Jawa Barat Pastikan Tancap Gas Kawal Kepentingan RakyatKalkulasi Teknokrasi DPUTR Hadapi Kerentanan Geologis KBB
Pekerjaan Saluran Air U-Ditch dan Pengurugan Jalan Bermasalah
Dugaan pelanggaran teknis yang terjadi di sepanjang jalur Pamoyanan–Suryalaya–Warudoyong menguatkan adanya pembiaran dalam proses pengendalian mutu.
Penimbunan bahu jalan dengan tanah biasa berpotensi menurunkan daya tahan struktur jalan dan memicu kerusakan dini saat dilintasi kendaraan berat.
Ketika dikonfirmasi langsung terkait permasalahan ini, DBMPR Jawa Barat enggan memberikan keterangan dan lebih memilih bungkam.
Padahal sesuai dengan instruksi dan arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, proses Pembangunan infrastruktur jalan harus transparan dan dalam pelaksanaannya masyarakat boleh mengawasi.
Ketua Aliansi Mata Publik Bangsa Indonesia (AMPIBI) Hendris Hen Hen Hermawan mengatakan, proyek yang menjadi kewenangan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Tasikmalaya DBMPR Jawa Barat secara kasat mata telah menyimpang dari ketentuan aturan.
Menurutnya, anggaran untuk membangun insfrastruktur jalan adalah uang yang berasal dari pendapatan pajak kendaraan bermotor. Artinya masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui uang tersebut dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan.
“Jadi ini sangat disayangkan pejabat terkait tidak merespons klarifikasi dari rekan-rekan media. Padahal, media bekerja sebagai alat kontrol sosial,’’ kata Hendris dalam keterangannya, Rabu, (11/11/2025).
Baca Juga:Sivali Cloud Technology Jalin Kolaborasi Strategis Dongkrak Talenta Digital Telkom UniversityPeluang Bisnis Fleksibel Natural In Cosmetic Pacu Potensi Generasi Muda Di Jakarta
Herdis mengatakan, dugaan pelanggaran teknis yang terjadi di sepanjang jalur Pamoyanan–Suryalaya–Warudoyong menguatkan adanya pembiaran dalam proses pengendalian mutu.