“Soal IPH yang tercatat di data, namun berbeda fakta di lapangan. Karena itu, hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada Pemkab Bandung Barat mengenai kebijakan IPH yang penting dan strategis. Ada yang perlu dijawab oleh pemerintah untuk menepis berbagai prasangka,” kata anggota Fraksi PKB DPRD KBB, Wendi saat dihubungi, Senin (18/12/2023).
Menurutnya, hak interpelasi mengenai IPH, secepatnya akan di konsolidasikan dengan fraksi lain. Sebab, selain memiliki hak interpelasi, anggota DPRD memiliki hak angket, serta hak menyatakan pendapat.
Karena itu, diharapkan dengan penggunaan hak-hak tersebut akan memperjelas apa yang telah dilaksanakan Pemkab Bandung Barat terkait IPH.
Baca Juga:Operasi Gabungan Terhadap Pelanggaran Pemasangan APK di Tempat TerlarangIntensifkan Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 untuk Tutup Ruang Kecil Pelanggaran
“Mengenai data, apakah betul Pj Bupati Bandung Barat mengetahui secara pasti datanya dengan pasti secara reel di lapangan. Atau mungkin hanya klaim saja dengan fakta di lapangan sehingga data yang disampaikan ke Mendagri tidak valid,” jelasnya. (Wit)