JABAR EKSPRES, BOGOR- Bupati Bogor Iwan Setiawan dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku pusing menangani motor daerah (moda) transportasi angkutan perkotaan (angkot).
Menurut mereka, kemacetan lalu lintas setiap hari di Kota maupun Kabupaten Bogor salah satunya akibat masuknya angkot dari kabupaten ke wilayah kota atau sebaliknya.
Di samping itu, Bupati Bogor Iwan Setiawan juga tak mau disalahkan. “Mau hijau atau biru semua muaranya ke Kota Bogor karena banyak terminalnya di kota,” ucapnya.
Baca Juga:Kampanye Gibran Rakabuming Raka dari ‘Satnite with Pandugi’ hingga Sambangi Ponpes Albagdadi RengasdengklokIntegrasi Stasiun-Terminal, Menhub Resmikan Skybrigde Bojonggede
Menurutnya, harus ada kebijakan baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemerintah Pusat untuk mengatur penataan angkot ini.
“Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat harus turun tangan. Misalnya angkot tak boleh masuk ke kota atau dari kota ke kabupaten. Cukup sampai perbatasan,” kata Iwan.
Menhub pun kemudian merespons dan menengahinya dengan menyodorkan sejumlah solusi.
Selain harus membuat kantong-kantong parkir dan Pedagang Kaki Lima (PKL), Menhub mengajak Pemda menerapkan konsep BTS atau Buy The Service guna mengatasi perpindahan moda.
“Apa yang disampaikan Bupati dan Wali Kota Bogor ini adalah jeritan masyarakat. Yuk, nanti sama-sama kita menghadap Pak Menteri PUPR. Untuk mengatasinya harus ada titik-titik ring BTS agar angkot di pinggiran kota,” ujarnya.
Budi Karya Sumadi pun mengajak Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Kapolresta Depok AKBP Achmad Fuady, serta Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub Suharto untuk membantu program BTS ini.
“Pak Kapolres, Pak Suharto, bantu ya,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah, menegaskan bahwa program BTS sangat bisa dilakukan di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.