JABAR EKSPRES – Presedium Honorer Kabupaten Bandung Barat (PH-KBB) Agie A. Prawirakusumah menilai tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menggunakan sistem computer assisted test (CAT) akan menimbulkan persoalan.
Pasalnya, banyak honorer di Bandung Barat dengan usia 40 tahun tidak akrab dengan sistem informasi teknologi (IT) sehingga dipastikan mengalami kendala saat mengerjakan soal.
“Tidak memungkinkan honorer yang berusia 40 tahun bersaing dengan usia baru lulus kuliah sekitar 20 tahunan saat memakai sistem CAT,” kata Agie saat dihubungi, Jumat, 8 Desember 2023.
Baca Juga:Mengaku Korban Begal 3 Orang Asing, Pria di Sukabumi Ini Ternyata…Pengguna dan Perajin Senapan Tak Boleh Melebihi Kaliber yang Ditentukan Undang-Undang
Sebelumnya, PH-KBB telah menyurati Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Lagif terkait nasib para pegawai honorer. Selain bersurat ke Pj Bupati, PH-KBB juga mengadukan nasib mereka ke Pimpinan DPRD KBB. Kepada para wakil rakyat itu para pegawai honorer meminta keadilan.
“Kita pun akan menyampaikan keluh kesah teman-teman honorer lainnya ke DPRD KBB. Karena kami pun sama masyarakat Bandung Barat yang ingin menyuarakan suara kami,” tegas Agie.
Agie berharap DPRD KBB mampu memperjuangkan aspirasi para para pegawai honorer.
“Terutama yang pengabdiannya sudah lama ini harus ada keadilan,” katanya.
Disinggung terkait jumlah pegawai honorer di KBB, Agie menjelaskan, berdasarkan data yang ia peroleh. Jumlah honorer di KBB sebanyak 1.600 tersebar di 16 kecamatan dan juga perangkat daerah.
“Termasuk juga guru karena honorer bukan hanya tenaga teknis saja tapi juga ada Nakes, adminstratif, juga pendidik,” ucapnya.