Setelah Kekaisaran Ottoman berhasil ditumbangkan, Inggris menduduki Palestina sebagai bagian dari perjanjian rahasia Sykess-Picot, pada tahun 1916 antara Inggris dan Perancis untuk membagi Timur Tengah demi kepentingan kekaisaran. Pada tahun 1917, sebelum dimulainya Mandat Inggris (1920-1947), Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour, yang berjanji untuk membantu “mendirikan sebuah rumah untuk bangsa Yahudi di Palestina”, yang pada dasarnya, berjanji untuk memberikan sebuah negara yang bukan milik mereka.
Chaim Weizmann, seorang pemimpin Zionis Rusia yang tinggal di Inggris, melakukan lobi keras selama lebih dari dua tahun dengan mantan Perdana Menteri Inggris David Lloyd-George dan mantan Menteri Luar Negeri Arthur Balfour untuk membangun tanah air bagi kaum Yahudi di Palestina.
Inggris berharap bahwa mereka dapat menopang dukungan di antara populasi Yahudi yang signifikan di Amerika Serikat dan Rusia untuk upaya Sekutu selama Perang Dunia I. Mereka juga memercayakan bahwa Deklarasi Balfour akan mengamankan kendali mereka atas Palestina setelah perang.
Baca Juga:Jelang Pemilu 2024, Dewan Partai Nasdem Jabar Minta Pemerintah Tetap Jaga NetralitasAnggaran Pilkada Makin Terang, KPU Jabar dan Pemprov Tandatangani BA Kesepakatan Hibah Rp1,104 Triliun
Para intelektual terkemuka Arab dan Palestina, secara terbuka memperingatkan motif gerakan Zionis di media sejak 1908. Dengan perebutan kekuasaan oleh Nazi di Jerman antara tahun 1933 dan 1936, 30.000 hhingga 60.000 orang Yahudi Eropa tiba di pantai-pantai Palestina.
Tahun 1936, orang-orang Arab Palestina melancarkan pemberontakan berskala besar melawan Inggris dan dukungan mereka terhadap kolonialisme pemukim Zionis, yang dikenal sebagai pemberontakan Arab. Pihak berwenang Inggris menumpas pemberontakan yang berlangsung hingga 1939, dengan kejam.