JABAR EKSPRES – Menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, pendaftaran Calon Wali Kota Sukabumi melalui jalur perseorangan hingga saat ini masih sepi peminat.
Pengamat politik, Mulyawan Syafwandy Nugraha, mengatakan bahwa sepinya peminat dari jalur perseorangan itu imbas cost politik yang relatif tinggi.
Dia menganalogikan, dengan kondisi persyaratan calon perseorangan untuk menjadi Wali Kota Sukabumi memerlukan dukungan sebanyak 21.933 orang yang tersebar di empat kecamatan.
Baca Juga:Sempat Mangkrak, Pembangunan Kantor BPS Banjar Kembali DilanjutkanHaru Warga Dago Elos Mendengar Kabar Baik
“Saya menduga sih besar kemungkinan tidak ada. Berbagai persoalannya tapi yang paling pasti kita jadwal sangat pendek. Tentu kalau kita lihat cost politik maka itu akan bisa besar. Kalau saya tadi analogikan saja di kota Sukabumi ada 22 ribu sebagai syarat 8,5 persen dari total jumlah suara DPT 285 ribu, kalau 50 ribu (cost mengumpulkan orang) saja belum ditambah materai itu sudah 1,1 miliar,” ujarnya saat ditemui awak media.
Ia juga menilai, jika seseorang akan maju melalui jalur perseorangan maka persiapan itu telah dilakukannya jauh-jauh hari.
“Apalagi kalau orang yang memang sudah dari awal dia mau nyalon perseorangan pasti dia persiapannya minimal 6-7 bulan dan ga bakalan sekarang bilang mau sosialisasi,” terangnya.
Menurutnya, calon perseorangan juga bakal dibebani dengan cost yang dikeluarkan untuk mendapatkan suara dukungan, juga nantinya akan dibebani dengan keperluan pengeluaran lainnya ketika calon tersebut yang maju dari jalur perseorangan masuk tahap berikutnya.
“Itu hanya sebatas tiket untuk ikutan belum tentu menang, nah sekarang kalau misalkan mau gabung dengan calonnya wakilnya berarti wakilnya pun sama. Oke berdua bareng duet untuk bisa dapat itu berapa lagi biaya yang harus dikeluarkan,” sambungnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Research and Literacy Institute itu mengatakan, pencalonan menjadi kepala daerah lebih realistis dengan menggunakan kendaraan partai politik dibanding dengan jalur perseorangan.
Hal itu dilihat dari kemampuan partai yang sudah memiliki basis suara, apalagi jika memakai kendaraan dengan elektabilitas yang tinggi.