“Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan,” ucap Jimly.
BACA JUGA: Terbukti Melanggar Sapta Karsa Hutama, MKMK Copot Jabatan Anwar Usman dari Ketua MK
Putusan MKMK yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK merupakan peristiwa yang mengejutkan dan kontroversial. Putusan ini menimbulkan berbagai reaksi, baik dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan elite politik.
Bagi Anwar Usman, putusan ini merupakan pukulan telak bagi kariernya. Anwar adalah sosok yang cukup disegani di dunia hukum Indonesia. Ia menjabat sebagai Ketua MK selama lebih dari 3 tahun. Putusan ini tentu akan menjadi catatan tersendiri dalam kariernya.
Di balik kontroversi yang ada, putusan MKMK ini juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat independensi MK. Putusan ini menunjukkan bahwa MK tidak tunduk pada kepentingan politik tertentu. MK tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara imparsial dan independen.
