JABAR EKSPRES, KABUPATEN BANDUNG – Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cikalang, lahannya turut didugat oleh salah seorang yang mengaku sebagai ahli waris dan berhak memiliki sebidang tanah tersebut.
Diketahui, sebidang tanah yang sudah berdiri fasilitas sarana pendidikan dan dipersoalkan itu, lokasinya berada di wilayah Kampung Cikalang, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Terkait polemik itu, Komisi D DPRD Kabupaten Bandung yang bidang kerjanya membawahi juga pendidikan, turut menyoroti dan memberikan respon agar permasalahan bisa segera diselesaikan.
Baca Juga:Inilah Itinerary 3 Hari Liburan ke London, Singkat dan Bermakna!Upaya Tingkatkan Ekonomi, Cimahi Jadikan BITC Wadah Industri Kreatif
“Pengelola, guru-guru dan murid-murid harus tetap fokus dan tenang dalam proses kegiatan belajar mengajar,” ucap Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bandung.
Cecep menjelaskan, apabila terbukti rencana gugatan tercatat di pengadilan, maka biarkan persoalan tersebut berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Jika terbukti rencana gugatan tercatat di pengadilan, biarkan saja itu menjadi urusan legal Pemkab Bandung dengan lembaga terkait,” jelasnya.
Cecep menilai, terkait gugat-menggugat atas sebidang tanah yang status lahannya milik pemerintah, bukan hal baru dan aneh ketika ada pihak lain yang mengkalim kepemilikan.
“Kita sikapi saja dan yakini, hukum akan menilai dan memutuskan dengan bijak,” imbuhnya.
Melalui informsi yang berhasil dihimpun Jabar Ekpres, seorang warga bernama Hendi mengaku sebagai pemilik lahan yang sudah terbangun bangunan sekolah di Dusun Cikalang, Desa Cileunyi Kulon tersebut.
Pihaknya diketahui mengklaim punya data lengkap, terkait kepemilikan tanah yang kini telah berdiri bangunan yakni SDN Cikalang.
Baca Juga:Bawaslu dan Gakumdu Bersinergi dalam Penanganan Hukum Pemilu 2024Baliho Jokowi-Prabowo Bermunculan di Cirebon, Begini Tanggapan Ono Surono
Bukan hanya itu, pihaknya juga telah mengkonfirmasi baik kepada pihak sekolah maupun kepada dinas terkait dalam hal ini Disdik kabupaten Bandung serta Pemerintah Desa (Pemdes) Cileunyi Kulon terkait status tanah tersebut.