Rusia Berikan Paspor kepada hampir 1,5 Juta Penduduk yang Tinggal di Wilayah Ukraina

JABAR EKSPRES- Rusia telah memberikan paspor kepada hampir 1,5 juta penduduk yang tinggal di sejumlah wilayah yang diduduki di Ukraina, termasuk daerah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, sejak Oktober tahun lalu, menurut Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin.

Mishustin menyatakan dalam rapat pemerintah pada hari Selasa (30/5), “Sejak Oktober tahun lalu, hampir 1,5 juta orang dari daerah-daerah baru ini telah menerima paspor Rusia.”

Pihak Rusia menyebut keempat wilayah tersebut sebagai “daerah baru”. Moskow telah mengklaim keempat daerah di Ukraina tersebut sebagai wilayahnya sejak September, tujuh bulan setelah melancarkan invasi penuh terhadap negara tetangganya.

Namun, Rusia tidak mengendalikan sepenuhnya setiap wilayah tersebut, dan pendudukan ini tidak diakui secara internasional.

Mishustin mengungkapkan bahwa sekitar 1,6 juta orang di keempat daerah tersebut menerima dana pensiun, sedangkan sekitar 1,5 juta orang menerima dana jaminan sosial.

“Dukungan ini harus diberikan, saya ingin menekankan, pada waktu yang tepat,” katanya.

Jumlah penduduk gabungan dari keempat daerah sebelum pecah perang diperkirakan sekitar 8,9 juta orang, tetapi jutaan warga Ukraina telah mengungsi akibat konflik ini. Banyak dari mereka telah pindah ke bagian lain di dalam Ukraina atau bahkan ke luar negeri.

Selain itu, banyak pria yang berusia antara 18 dan 60 tahun sedang bertugas di angkatan bersenjata.

Vladimir Putin, telah menandatangani dekrit bulan lalu yang memberikan kesempatan kepada mereka yang tinggal di wilayah pendudukan di Ukraina untuk mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Namun, berdasarkan aturan tersebut, mereka yang menolak atau tidak melegalkan status mereka sebagai warga negara Rusia akan menghadapi deportasi.

Mishustin tidak menyebutkan Krimea, semenanjung di Laut Hitam yang secara paksa diduduki oleh Rusia dari Ukraina pada tahun 2014.

Pemerintah Ukraina menyatakan niatnya untuk merebut kembali semua wilayah yang diduduki, termasuk Krimea, dan telah menuduh Moskow melakukan intimidasi terhadap penduduk Ukraina untuk menerima kewarganegaraan Rusia.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan