“Dengan meningkatnya APBD 2023 Kota Bogor menjadi Rp3,1 triliun, kami berharap penggunaannya sesuai dengan RPJMD agar mampu menyelesaikan visi dan misi Wali Kota Bogor,” kata Rusli.
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dalam melaksanakan fungsi pengawasan selama masa sidang ke-2, DPRD Kota Bogor telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan komisi-komisi yang ada di DPRD Kota Bogor.
Komisi I DPRD Kota Bogor, fokus melakukan pembahasan terhadap isu kegiatan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam memberikan dana hibah kepada Partai Politik yang naik pada Tahun Anggaran 2023, Pengawasan peredaran minuman keras (minol), Pengawasan
Baca Juga:Sejumlah TPS di Kota Bandung Overload, Plh Walkot Minta Pemprov Jabar Segera Pulihkan TPA Sarimukti4 Pelaku Pencurian Laptop di Rest Area KM 57 Ditangkap! Ternyata “Pemain Lama”
Tempat Hiburan Malam (THM) dan semua perizinan tempat usaha di kota bogor, dan Komisi I mendorong bagaimana penyerapan anggaran mitra kerja komisi I dapat di maksimalkan pada penyerapan anggaran 2023.
“Selain itu Komisi I menerima Aspirasi dari Pemilik dan Supir Angkutan Umum terkait pemberlakuan tarif Bis Kita, pengkajian ulang Umur Trayek, Penolakan Perubahan rute Trayek, serta ingin lebih dilibatkan dalam kebijakan menyangkut Angkutan Kota di Kota Bogor,” jelas Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono.
Komisi II DPRD Kota Bogor, selama masa sidang ke-2 telah melakukan rapat kerja dan memberikan rekomendasi berupa perlunya pembinaan dan evaluasi terhadap BUMD Kota Bogor, karena perlu dikaji kembali berdasarkan hasil pendapatan serta tingkat likuditas perusahaan masih minim, serta Pendapatan masih tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Lalu, terkait UMKM dan IKM, Komisi II mendorong Pemerintah Kota Bogor perlu fokus pada program-program dan kegiatan yang dapat membangkitkan sektor perekonomian secara langsung yang ditunjang oleh sektor sekunder. Sekaligus fokus pada program yang dapat meningkatkan kompetensi SDM dan usaha dari sektor sektor tersebut.
“Penguatan perlu dilakukan pada kegiatan yang bertujuan memperkuat UMKM dan IKM melalui berbagai macam pelatihan peningkatan kompetensi sesuai dengan amanat Perda yang sudah ditetapkan,” ujar
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan. Komisi III DPRD Kota Bogor melakukan pembahasan khusus bidang pembangunan.
Dalam melakasnakan fungsi pengawasan, Komisi III DPRD Kota Bogor telah melakukan rapat kerja dengan dinas-dinas terkait guna melakukan evaluasi kinerja tahun anggaran 2022.