Jabarekspres – Hingar bingar pesta demokrasi pada pemilu umum (Pemilu 2024) mendatang sudah mulai terasa di tahun 2023 ini.
Menyikapi itu, Rektor IPB University, Prof Arif Satria mewanti-wanti jajarannya untuk tetap menjaga netralitas.
Dirinya meminta seluruh civitas akademik di lingkungan IPB University tidak melibatkan diri dalam ajang kontestasi politik.
Ia menegaskan, hal itu bukan kemauannya, melainkan sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dipertahankan.
BACA JUGA: 8 Rekomendasi Aplikasi Crypto Terbaik 2023 dengan Lisensi BAPPEPTI!
“Saya kira aturan sudah jelas, bahwa PNS tidak boleh berpolitik praktis dan kampus harus netral,” ungkapnya saat dijumpai di IPB Internasional Convention Center pada Senin, 9 Januari 2023.
Mantan penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan itu mendorong, agar jajarannya mempertahankan bendera kampus untuk tetap on the track memberikan contoh yang teguh dalam pendirian, dan menjaga marwah civitas akademik.
Dengan begitu, sambung dia, diharapkan para Civitas Akademik IPB University dapat membuktikan bahwa unsur perguruan tinggi dapat menjadi sumber inspirasi bagi bangsa dan negara Indonesia.
BACA JUGA: Pemdes Pasir Jambu Kurang Anggaran untuk Tata Setu Sacangkewok di Kabupaten Bogor
“Kalau kita ini benar-benar netral, Insya Allah bisa. Dan saya kira IPB sudah jelas, karena aturannya sudah jelas bahwa dosen tidak boleh berpolitik praktis, ikut kampanye hingga terafiliasi dengan partai politik,” serunya.
Menurutnya, saat ini momen yang tepat untuk secara bersama-sama membuktikan itu semua, dalam hal ini menjaga netralitas menjelang maupun saat pemilu 2024 dilaksanakan.
Terkait sanksi, dirinya menekankan bahwa hal itu sudah jelas diatur oleh negara dengan beragam jenis baik berupa teguran hingga yang terberat. Sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran akan dikebakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
BACA JUGA: Akses Masuk Masjid Al Jabbar Padat, Pemdaprov Wacanakan Bangun Flyover
“Saya kira sudah clear. Tinggal kita sama-sama jaga, baik aturan untuk PNS dan dosen-dosen maupun yang non PNS juga jelas. Bahwa kita harus jaga netralitas kampus dalam proses politik 2024 ini,” tegasnya. (yud/yan).
