BOGOR – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor menerima Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Bogor beserta Asosiasi Jasa Kontruksi (Jaskon) Kota Bogor di ruang rapat BK gedung DPRD, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada awal pekan lalu.
Dalam rapat tertutup tersebut dipimpin Ketua BK DPRD Kota Bogor, Rizal Utami dengan didampingi jajaran BK lainnya Sri Kusnaeni, H. M. Zaenal Abidin dan Murtadlo.
Wakil Ketua Bidang Organisasi Kadin Kota Bogor, Felix Martha mengatakan, Kadin hadir beserta asosiasi jasa konstruksi, di antaranya Gapensi, Aspeknas, Aspekindo, Gapeksindo dan Askonas di ruang rapat BK.
Kedatangan pihaknya mengadukan dugaan sikap tidak aspiratifnya pimpinan DPRD karena mengabaikan permohonan audiensi dari Kadin dan asosiasi Jaskon.
“Sebelumnya kami sudah mengirim surat dua kali ke pimpinan DPRD Kota Bogor, namun tidak ada respon sama sekali. Sehingga kami beberapa waktu lalu laporkan ke BK,” ungkap Felix yang juga Ketua Aspeknas dikutip Jumat, 25 November 2022.
Sementara Ketua Aspekindo Kota Bogor, Bagus Maulana Muhammad mengungkapkan, info yang diterima dari salah satu pimpinan dewan bahwa surat sudah didisposisi kepada wakil ketua 3, namun secara resmi tak kunjung ada surat jawaban.
“Harapannya BK mampu menindaklanjuti dan menginvestigasi ada permasalahan apa sehingga wakil ketua 3 yang telah menerima disposisi tak kunjung juga merespons,” paparnya.
Ingatkan Pimpinan DPRD Kota Bogor
Pimpinan Gapeksindo, Onang Suhendar menambahkan, pada prinsipnya menjadi kewajiban sebagai masyarakat Kota Bogor untuk mengingatkan kepada DPRD agar tetap menjaga kehormatannya sebagai anggota dewan. “Dan tidak offside dalam menjalankan tupoksinya,” cetusnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, pihaknya menghormati dan menyerahkan proses ini sebagai bagian dari demokrasi.
Dia mengaku, bahwa sebagian besar audiensi yang diajukan oleh Kadin Kota Bogor dan Asosiasi Jaskon pihaknya selalu respon dan menanggapi.
“Hanya saja kemarin banyak agenda pembahasan di DPRD Kota Bogor. Ada pembahasan RAPBD 2023, ada perubahan APBD tahun 2022 dan ada sebagian pembahasan Raperda. Sehingga memang belum terjadwalkan,” jelasnya.
Atas aduan yang kadung disampaikan kepada BK DPRD Kota Bogor tersebut pihaknya akan mengikuti mekanisme dan prosesnya.
