JABAREKSPRES.COM – Dampak dari diusungnya Anies Baswedan menjadi Calon Presiden dari Partai Nasional Demokrat atau NasDem, kini partai tersebut mendapat julukan sebagai Partai Nasdrun, atau Nasdem Kadrun.
Penyebutan istilah Nasdrun yang terus di gembar-gemborkan para buzzer (pendengung) diketahui mulai ramai di media sosial Twitter usai deklarasi Anies Baswedan sebagai calon Presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Trendingnya istilas Nasdrun ini langsung mendapat tanggapan dari Sekjen Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) Raharja Waluya Jati. Raharja menyebut penggunaan istilah tersebut bernuansa rasis dan berpotensi memicu perpecahan.
Pasalnya istilah tersebut merujuk pada suku ras dan agama (SARA) yang membahayakan persatuan bangsa dan mengancam demokrasi.
”Rasisme dan kebencian yang diumbar-umbar itu bertujuan untuk terus menciptakan segregasi politik guna menjaga kepentingan elektoral pihak tertentu pada Pemilu 2024. Tindakan tersebut membahayakan persatuan bangsa dan menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia yang bermartabat,” ujar Raharja Waluya Jati, Senin 10 Oktober 2022.
Kata dia, orang boleh tidak setuju dengan pilihan politik atau tidak menyukai figur tertentu, namun seharusnya tidak sampai dengan melabeli dengan istilah-istilah yang memicu perpecahan.
“Bukan dengan membuat cap atau label bernuansa rasis kepada pihak yang tidak disetujuinya,” ungkapnya.
Menurutnya, pelabelan ’Nasdrun’ itu menunjukkan kekerdilan sikap dan ketidakmampuan bertarung di arena gagasan dan karya.
Jati mengatakan, pihaknya bersimpati dan memberikan dukungan kepada Nasdem yang telah membuka pintu perubahan dengan segala risiko politiknya.
Lebih lanjut, dia menilai selama ini upaya hukum belum terasa optimal dalam menertibkan’ ulah buzzer, tetapi bukan berarti publik harus pesimistis dan berdiam diri sehingga membiarkan kejahatan moral itu terus terjadi.
“Literasi politik kepada publik luas dengan mengembangkan politik berwatak Indonesia, merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menangkal ’keganasan’ buzzer status quo,” kata Jati.
Dia mengatakan, SKI mengembangkan kegiatan literasi politik melalui Program Pendidikan Bernegara.
Program ini selain bertujuan untuk menyemai sikap kritis warga terhadap narasi-narasi politik yang mengemuka di ruang publik, juga untuk mengingatkan pentingnya mengembalikan demokrasi Indonesia kepada watak emansipasinya. Jati menegaskan dalam Pendidikan Bernegara, warga memperoleh pemahaman mengenai lanskap politik dan tujuan bernegara secara tuntas.
