BANDUNG – Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 3 September 2022 kemarin, tengah jadi sorotan dan pembicaraan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI komisi VII dari fraksi PKS, Diah Nurwitasari mengatakan, dengan harga BBM naik membuktikan bahwa pemerintah tidak ada perhatian dan tidak peduli terhadap rakyat.
“Innalillahi wa innailaihi roji’un, pemerintah benar-benar tidak mendengarkan suara rakyat, pmerintah tidak peduli dengan kondisi masyarakat,” kata Diah belum lama ini.
Menurutnya, keputusan pemerintah menaikan harga BBM bertolak belakang dengan jargon yang digaungkan baru-baru ini.
“Pulih lebih cepat bangkit lebih kuat, ternyata yang dilakukan pemerintah adalah semakin menambah beban rakyat,” ujarnya.
Diketahui, penyesuaian harga BBM yang sudah pemerintah resmikan kenaikannya itu yakni, Pertalite yang semula Rp7 ribu 650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter.
Sementara untuk BBM jenis solar subsidi yang semula harganya di angka Rp5 ribu 150 berubah menjadi Rp6 ribu 800 per liter.
Tak hanya BBM bersubsidi, BBM non-subsidi pun diketahui mengalami penyesuaian harga.
BBM jenis Pertamax non-subsidi semula harganya Rp12 ribu 00 per liter, sekarang menjadi Rp14 ribu 500 per liter.
Diah menerangkan, dalam menyikapi persoalan ekonomi nasional sebetulnya banyak solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, supaya tidak semakin memberatkan beban rakyat.
“PKS sendiri sudah mengajukan beberapa opsi termasuk pembatasan, artinya pengetatan kelompok kendaraan yang dapat mengkonsumsi BBM bersubsidi dan pengawasan yang lebih ketat,” terangnya.
Disampaikan Diah, sejatinya jika penegakan hukum dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka kebocoran BBM bersubsidi atau banyaknya masyarakat kelangan menengah atas yang ikut menikmati subsidi itu bisa dihindari.
“Oleh karena itu, kenaikan harga ini merupakan musibah dan pemerintah mencari jalan cepat saja untuk memperbaiki keuangan,” ucapnya.
Diah menjelaskan, dampak dari kebijakan menaikan harga BBM itu bisa berkesinambungan, termasuk terhadap harga jual kebutuhan lainnya.
“Kami tentu berharap bahwa apa yang akan dilakukan pemerintah itu sudah dihitung, karena menurut kami ini dampak ikutannya sangat berat,” pungkasnya. (Bas)
