BANDUNG – Batalnya rencana pinjaman Rp3,4 triliun Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), membuka potensi tertundanya pembayaran sejumlah proyek infrastruktur yang tengah berjalan di penghujung 2026.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono mengatakan, risiko tunda bayar sulit dihindari apabila ketersediaan anggaran tidak mencukupi untuk membiayai pekerjaan yang sudah berjalan, terutama proyek yang telah memiliki kontrak.
Menurutnya, proyek yang sudah terikat kontrak tetap harus dilanjutkan, meskipun sumber pembiayaan yang semula direncanakan melalui pinjaman PT SMI tidak terealisasi. “Ya kalau misalnya ketidaktersediaan anggaran, pasti jatuhnya di tunda bayar,” ujar Ono, Kamis (5/11/2026).
Baca Juga:Caci Maki Ulama, Forum Umat Islam Bandung Bersatu Laporkan Herri Pras ke Polda JabarUATAS Perkuat Literasi Keuangan di Bandung, Ajak Masyarakat Bijak Meminjam
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, kondisi keuangan daerah akan sangat menentukan kemampuan Pemprov Jabar memenuhi kewajiban pembayaran proyek tersebut. Terlebih, pemerintah daerah tidak bisa secara sengaja memasukkan skema tunda bayar sebagai bagian dari perencanaan anggaran.
Secara regulasi, kata Ono, tunda bayar bukan sesuatu yang dapat direncanakan sejak awal. Namun, kondisi tersebut berpotensi terjadi apabila realisasi pendapatan daerah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Maka dari itu, DPRD Jabar akan mencermati perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB). Ono menilai, capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kemampuan fiskal Pemprov Jabar dalam memenuhi kewajiban belanja, termasuk pembayaran proyek infrastruktur.
Ia pun mendorong, agar PAD dapat dioptimalisasi Pemprov Jabar guna menekan potensi tunda bayar pekerjaan di 2026. ”Nah makanya nanti kita pun lihat, nanti pun kita lihat misalnya pendapatan asli daerah misalnya, dari pajak kendaraan bermotor. Apakah terpenuhi 100 persen atau bahkan lebih atau misalnya berkurang seperti tahun yang lalu,” tuturnya.
Menurut dia, apabila penerimaan pajak kendaraan bermotor kembali tidak mencapai target, tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah akan semakin besar. Situasi tersebut pada akhirnya dapat memicu tertundanya pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan kontraktor.Selain mendorong optimalisasi PAD, Ono mengaku masih mengharapkan segera turunnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, jika anggaran tersebut cepat cair, maka potensi tunda bayar dapat dihindarkan. “Kita berharap tambahan dana transfer daerah, mudah-mudahan dibayarkan oleh pemerintah pusat. Nah ini tentunya juga kan menjadi hal yang positif untuk bisa menambah pendapatan Jawa Barat,” harapnya.