JABAREKSPRES.COM – Kasus penembakan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat seakan menyimpan banyak misteri, tak henti-hentinya fakta baru terus terungkap. Jika dari awal dipertanyakan dari mana Bharada Eliezer mendapatkan pistol untuk menembak Brigadir Josua, kini fakta tersebut juga mulai terjawab. Pistol Glock 17 yang dipakai untuk menembak tersebut ternyata milik Bripka RR.
Lalu, siapa sebenarnya Bripka RR, bagaimana pistolnya bisa dimenjadi alat bukti kasus penembakan tersebut.
Bripka Ricky Rizal atau Bripka RR, kini menjadi salah seorang tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Josua, setelah Bharada Eliezer.
Meski saat pemeriksaan di Komnas HAM, dia mengaku bersembunyi di balik kulkas, belakangan diketahui jika pistol Glock 17 yang dipakai Bharada E untuk menembak mati Brigadir J adalah milik Bripka RR.
Mungkin hal tersebut yang menjadi alasan kuat Bripka RR terseret menjadi salah satu tersangka dalam kasus tersebut.
Bharada E selama ini disebut bertugas sebagai sopir Ferdy Sambo, Bripka RR merupakan ajudan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.
Ternyata, Bripka RR ini masih tercatat berstatus sebagai personel Polres Brebes. Selama ini, Bripka RR di-BKO-kan ke Divisi Propam Polri atas permintaan mantan Kadiv Propam, Irjen Ferdy Sambo.
Bripka RR masih tercatat sebagai salah satu anggota Satlantas Polres Brebes. “Anggota organik Polres Brebes, Satlantas. BKO di Div Propam,” ujar Kapolres Brebes AKBP Faisal Febrianto, Rabu (10/8).
Kapolres menyebut surat perintah BKO Bripka RR di Div Propam Mabes Polri dikeluarkan oleh Polda Jawa Tengah.
“Polda yang lebih paham itu, karena yang mengeluarkan sprint-nya Polda,” imbuhnya lagi.
Menurut Kapolres, selama bertugas di Brebes belum pernah bertemu Bripka RR. Faisal sendiri menjabat Kapolres Brebes sejak tahun lalu. Dari informasi yang diterima radartegal.com (grup Jabarekspres.com), Bripka RR di-BKO-kan ke Divisi Propam Polri sejak 9 Februari 2021 lalu.
Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Jateng Kombes M Iqbal Alqudusy. Dia menegaskan Bripka RR diperbantukan atas permintaan resmi dari Divisi Propam melalui surat perintah BKO yang dikeluarkan Polda Jateng 8 Februari 2021.
