“Jika diterapkan dengan sistem yang baik, diatur sedemikian rupa. Sehingga nantinya bisa padat karya. Ini tentu saja sangat membantu, tidak hanya untuk masyarakat. Tetapi juga pemerintah, sebagai penanggungjawab dalam pengentasan pengangguran,” jelasnya.
Hanya saja kata Dadang, hal itu tidak akan terjadi tanpa dukungan dan dorongan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) selaku pimpinan tertinggi daerah.
Sokongan berupa bantuan anggaran, untuk menunjang pengembangan sangat penting dilakukan, agar dapat berjalan efektif hingga pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan.
“Tetapi tetap harus ada keterlibatan pemerintah, dalam hal ini dukungan dari sisi anggaran. Dimana ditujukan dalam pengembangan, bagaimana hasil yang diproduksi bisa menyejahterakan masyarakat,” tutup Dadang Kurniawan.
Ia pun mengaku, beberapa waktu lalu telah melakukan kunjungan ke UPTD Balai Benih Padi dan Palawija, Kabupaten Cianjur. Tujuannya, mengetahui dan mengawasi langsung pelaksanaan anggaran tahun 2022.
“Kami melaksanakan kunjungan ke sana yaitu ingin mengetahui dan mengimplementasikan salah satu fungsi DPRD Jawa Barat di bidang pengawasan pelaksanaan anggaran tahun 2022,” katanya.
Lebih lanjut ia mendorong kepada pihak UPTD Balai Benih Padi dan Palawija ini untuk terus memberikan inovasi di bidang pertanian.
“Kami mendorong kepada balai ini untuk terus memberikan inovasi di bidang pertanian, karena bidang pertanian merupakan salah satu sektor penyangga ekonomi nasional kita,” ucapnya.
“Karena terbukti pada saat Pandemi Covid 19, salah satu penyumbang PAD tertinggi itu pada sektor pertanian,” tambah dia.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat ini mengharapkan, jika kedepannya nanti harus ada gebrakan baru dalam pengelolaan di sektor pertanian, sehingga meningkatkan produktifitas pertanian.
“Kami mengharapkan kedepannya baik Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah memberikan inovasi – inovasi baru dan gebrakan-gebrakan baru agar produktifitas pertanian ini semakin baik kedepannya,” tutupnya.*** (win)
