JAKARTA – Untuk mengantisipasi merebaknya kembali Covid-19, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta kepada kepala daerah di seluruh Indonesia agar mempercepat pelaksanaan vaksinisasi dosis ke 3.
Hal ini dikatakan Airlangga Hartarto dihadapat pejabat kepala daerah dalam rapat koordinasi mengenai respon penanganan covid-19 dan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Airlangga Hartarto menilai, pemerintah akan selalu melakukan langkah antisipatif dalam menanggulangi penyebaran Covid-19.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo berpesan agar penyutikan dosis ke 3 agar dipercepat untuk seluruh masyarakat di Indonesia.
Ketua Partai Golkar ini emastikan, untuk kasus aktif saat ini masig relative stabil. Namun yang patut diwaspadai adalah adanya varian baru BA.4 dan BA.5.
‘’Varian ini juga sempat membuat kasus aktif naik, meski tidak terlalu signifikan,’’Kata Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Jumat, (17/6).
Menurutnya, berdasarkan informasi, varian baru ini juga memiliki penyebaran cukup cepat. Namun, tingkat rawat inap dan angka kematiannya terbilang rendah.
Akan tetapi, untuk mengatisipasi terjadinya puncak kasus varian baru tersebut, pemerintah akan kembali menyosialisiasikan vaksin untuk dosis ke 3 agar dipercepat.
Menko Airlangga menyebutkan, saat ini stok vaksin dosis ke 3 masih banyak sekitar 40 juta dosis. Bahkan pemerintah sudah melakukan pemesanan kembali sebanyak 70 dosis.
‘’Jadi kita akan terus dorong agar Dosis-3 dipercepat, khususnya di beberapa provinsi yang tingkat capaiannya masih rendah,” jelas Menko Airlangga.
Dia mengungkapkan, berdasarkan data untuk vaksin dosis-1, masih terdapat 2 provinsi yang cakupannya masih rendah (<70%), yaitu Papua (33,8%) dan Papua Barat (63,7%).
Sementara itu vaksinasi Dosis-2 juga masih perlu diakselerasi di beberapa daerah yang cakupannya masih di bawah 70% yakni Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.
Selain itu, untuk mengantisipasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan kurban, pemerintah akan mengadakan vaksin sebanyak 3 juta dosis.
Pemerintah juga akan mendistribusikan obat-obatan, vitamin dan disinfektan untuk penanganan hewan sakit bergejala klinis.
‘’Saat ini penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak telah terjadi di 18 Provinsi dan 190 Kabupaten/Kota,’’ujarnya. (yan)
