oleh

Ketua Forum Sultra Mencium Aroma Politik di Balik Penghapusan Honorer

JAKARTA – Keputusan pemerintah menghapus tenaga honorer menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat.

Kebijakan tersebut membuat sebagian besar honorer menolak penghapusan tersebut karena tidak disertai solusi penyelesaian yang jelas terutama untuk honorer tenaga administrasi dan teknis lainnya.

Kelompok lainnya seperti guru honorer, tenaga kesehatan (nakes), dan penyuluh pertanian malah berpikir itu sinyal positif, pertanda mereka akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga:  Pemerintah Berencana Hapus Tenaga Honorer, Forum Honorer Buka Suara

“Honorer tenaga administrasi dan teknis lainnya resah dengan SE penghapusan honorer ini, apalagi sudah ada daerah yang tidak mengalokasikan anggaran gaji di APBD 2023,” kata Ketua Forum Honorer K2 Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Melyani Kahar kepada JPNN, Jumat (3/6).

Dia melihat ada yang janggal dengan deadline penghapusan honorer pada 28 November 2023. Memang, itu sesuai amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Baca Juga:  Tanggapan Dewan Tentang Penghapusan Honorer: Tahun 2023 akan Terjadi Kehebohan

Namun, kata Sean, sapaan akrab Andi Melyani Kahar, penetapan tanggal, bulan, dan tahun seperti sudah didesain untuk kepentingan Pilpres 2024.

“Asli, kentara banget lho tahun politiknya. November 2023 itu kan mulai kampanye sampai Januari 2024,” ujar Sean.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.