Dengan adanya capaian dari Jawa Barat, Moeldoko menambahkan bahwa pihaknya akan meminta kepada daerah-daerah lainnya untuk dapat melihat dan menjadikan contoh sebagai penurunan stunting di masyarakat.
”Jadi Pemerintah daerah supaya melihat Jawa Barat sebagai benchmarking, sebagai upaya untuk memperbaiki stunting apabila daerah-daerah lain belum sesuai,” katanya.
Sebanyak 21.906.625 Keluarga di Indonesia Beresiko Stunting
Sementara itu, Kepala BKKBN, Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K) menyebutkan telah mengerahkan 600 ribu personil yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk menekan angka stunting menjadi 14% di tahun 2024 dan keluarga berisiko stunting di Indonesia yang berdasarkan pendataan keluarga 2021 (PK 21), jumlahnya mencapai 21,9 juta keluarga.
dr Hasto mengatakan, ke-600 ribu personil bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.
”Jumlah keluarga berisiko stunting ini harus ditekan seminimal mungkin. Mari kita bekerja secara optimal,” kata Hasto.
Ia menyebutkan, berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen. Menurutnya, angka ini masih lebih tinggi dari standar WHO sebesar 20 persen dan jauh dari target tahun 2024 yakni sebesar 14 persen.
Pendataan Keluarga Tahun 2021 yang dilakukan oleh lebih dari 700 ribu kader pendata berhasil mendata 66.207.139 kepala keluarga di 33 provinsi dan memetakan keluarga yg teridentifikasi sebagai keluarga beresiko stunting sebanyak 21.906.625 keluarga.
Data keluarga beresiko stunting yang dinamis dari waktu ke waktu, memerlukan verifikasi, validasi, dan sekaligus pemutakhiran (updating), agar pemerintah mempunyai data sasaran yang valid dan akurat yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran pendampingan keluarga maupun intervensi terhadap keluarga beresiko stunting yang terdiri dari ibu hamil, balita (0-59 bulan), baduta (0-23 bulan).
Oleh karena itu, kader KB akan datang ke rumah para keluarga sasaran untuk melakukan pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data, selain melakukan KIE (komunikasi, edukasi dan informasi) pencegahan stunting.
Hal tersebut dapat dilakukan bersamaan mengingat kader keluarga berencana (KB) juga adalah bagian dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) bersama-sama dengan pendamping dari tenaga kesehatan seperti bidan, dan kader Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).
