Masyarakat Miskin dan Warga di Lokasi Terisolir Jadi Target Operasi Pasar Minyak Goreng

BANDUNG – Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng kemasan membuat masyarakat menderita, terlebih lagi masyarakat miskin yang kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan. Juga Masyarakat yang berada di lokasi yang susah terjangkau distribusi minyak, Karenanya dua hal tersebut menjadi target untuk operasi pasar minyak goreng yang akan dilaksanakan oleh pemprov Jabar.

Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan menggelar operasi pasar minyak goreng dalam waktu dekat ini.

Kepala Disperindag Jabar Iendra Sofyan mengatakan operasi pasar telah dijinkan lagi untuk digelar, karenanya pihaknya segera merealisasikannya.

“Seperti diketahui, Kemendag sudah kembali memperbolehkan operasi pasar, setelah sebelumnya melarang melalui Peraturan Mendag Nomor 12 Tahun 2022. Namun yang kita prioritaskan untuk masyarakat miskin dan daerah yang sulit terjangkau distribusi,” kata Iendra Sofyan di Kota Bandung, Rabu.

Iendra menambahkan, dalam pelaksanaan OP tersebut Disperindag Jabar akan bekerja sama PT Agro Jabar yang merupakan BUMD Provinsi Jabar.

Sebagai BUMD Provinsi Jabar, PT Agro Jabar nantinya bertugas dalam hal pengadaan dan distribusi minyak goreng.

“Kita kerja sama dengan PT Agro, BUMD kita, untuk pengadaan dan distribusinya, untuk OP kemasan dengan harga 14 ribu,” katanya.

Sedangkan untuk kebutuhan pokok lainnya, Iendra melaporkan bahwa stok dalam keadaan aman untuk kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri meski ada kenaikan harga beberapa komoditas.

“Namun kami tetap upayakan stok terjamin. Kita awasi juga masalah distribusinya, koordinasi dengan Polda Jabar dan pemerintah kabupaten/kota, mengantisipasi jika ada masalah didistribusinya,” kata Iendra.

Iendra pun menjelaskan, jika terjadi kelangkaan di bahan pokok jelang Ramadhan dan Idul Fitri, maka Disperindag Jabar akan melakukan OP dengan sistem subsidi.

“Lokasi OP-nya belum ditentukan, namun OP kebutuhan pokok itu akan ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah dan banyaknya masyarakat tidak mampu,” tuturnya. (Ant/rit)

 

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan