BANDUNG – Seiring dengan bertambahnya kasus Covid-19 di masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berencana akan melakukan perpanjangan pengawasan dan pengetatan di tiap wilayah.
Menurut Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna menjelaskan bahwa dalam perpanjangan pengetatan pengawasn tersebut, nantinya aturan seperti penerapan ganjil genap di lima gerbang tol hingga pengurangan kapasitas dan jam operasional di sarana publik akan berlakukan kembali hingga sepekan ke depan
“PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) masih berjalan, Inmendagri (Instruksi Mentri Dalam Negri) akan diperpanjang, kita masih di level 3. Perwalnya (Peraturan Walikota) masih berlaku dengan yang di saat ini, karena saya melihat belum ada perubahan signifikan mengenai subtansi,” ucapnya di Balaikota Bandung, Selasa (15/2).
Baca Juga:Ono Surono Masuk Lima Besar Survei Calon Gubernur JabarHerry Wirawan Dihukum Penjara Seumur Hidup, Kuasa Hukum Belum Ambil Sikap
Selain itu, Ema juga menyebutkan bahwa kasus harian penyebaran Covid-19 di Kota Bandung setiap harinya terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Bahkan menurut dia, kasus penyebaran Covid-19 di Kota Bandung sudah menunjukkan di angka 5.333 kasus dengan tingkat positivity rate 7,83 persen.
Maka dari itu, ia mengatakan bahwa untuk kebijakan pengetatan di tiap wilayah yang nantinya akan diterapkan, masih merujuk kepada Perwal Nomor 15 Tahun 2022.
“Kalau untuk pengendalian jalan sudah cukup baik, saya pikir masih seperti sekarang tidak ada perluasan. Tapi yang namanya pengendalian, itu yang harus dimaksimalkan. Termasuk juga di hari-hari weekend, itu yg harus ditekan (mobilitas masyarakat),” katanya
Sehingga, Ema menuturkan bahwa pihaknya saat ini telah menginstruksikan kepada para pejabat kewilayahan (Camat dan Lurah) untuk segera mengaktifkan kembali posko-posko pengetatan. Sebab, kata dia, hal tersebut dilakukan dalam rangka menekan mobilitas masyarakat.
“Gugus tugas kecamatan kelurahan itu maksimal lah, walaupun jumlah kasus hariannya sudah menurun. Poskonya itu saya minta berjalan kembali, RT/RW dan tokoh masyarakat harus ikut bergerak,” pungkasnya.
(Mg4).