JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, sempat menghubungi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar pengukuran lahan di Desa Wadas, Purworejo, dalam rangka pembangunan proyek Bendungan Bener ditunda. Komnas HAM memperoleh informasi tersebut sehari sebelum pengukuran dilaksanakan.
”Paginya tanggal 8 (Februari), saya kemudian kontak Pak Gubernur (Ganjar Pranowo) meminta penundaan pengukuran,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Senin (14/2).
Beka mengaku, pihaknya sempat mencoba menghubungi sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah sampai kepolisian setempat untuk menunda pengukuran. Tetapi pengukuran lahan tersebut tetap terjadi, sampai akhirnya menimbulkan aksi kekerasan dan penangkapan terhadap sejumlah warga.
Menurut Beka, pada malam pengukuran, kembali menghubungi Ganjar untuk meminta supaya warga Desa Wadas yang diamankan kepolisian untuk dilepaskan. Bahkan minta agar para warga dilepas pada malam itu juga.
”Akhirnya besok pelepasan kawan-kawan. Itu respons pada saat tanggal 8 dan 9 (Februari),” ungkap Beka.
Terkait adanya insiden di Desa Wadas, Ganjar telah menyampaikan permintaan maaf atas sikap represif aparat kepolisian terhadap warga setempat. Sebanyak 67 warga Wadas telah dibebaskan dari penangkapan. Mereka menolak pengukuran lahan dari proyek pembangunan Bendungan Bener di daerah tersebut.
”Saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat Purworejo dan wabilkhusus kepada masyarakat di Desa Wadas,” ucap Ganjar, Rabu (9/2).
Politikus PDIP itu tidak menyangka terjadinya kekerasan oleh aparat kepolisian saat pengukuran lahan tersebut.
”Karena kejadian kemarin mungkin ada kekerasan betul-betul tidak diamankan. Saya minta maaf,” ucap Ganjar. (jawapos-red)
