Penipuan Berkedok Pengangkatan Guru Honorer Kian Masif

JAKARTA – Penipuan berkedok pengangkatan guru honorer kian massif pada masa akhir proses penyelenggaraan seleksi aparatur sipil negara (ASN).

Baru-baru ini beredar surat pengangkatan guru honorer untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mengisi kebutuhan ASN 2022.

Dalam surat pengangkatan guru honorer, terdapat kop dan nomor surat menyerupai surat asli yang dikeluarkan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB).

Surat bernomor B/1552/5.5M.01.00/2022 tersebut ditujukan untuk pejabat pembina kepegawaian (PPK) pusat dan daerah. Isinya, perihal pengangkatan guru honorer berumur lebih dari 35 tahun untuk mengisi kekosongan kebutuhan ASN 2022.

Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Mohammad Averrouce memastikan bahwa surat tersebut tidak benar. Pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat itu.

”Sudah dipastikan surat tersebut palsu,” tegasnya kemarin (9/1).

Pihaknya mengakui beberapa kali menemukan surat palsu serupa. Yakni, pengangkatan tenaga honorer. Surat palsu kali ini tertulis bahwa masih ada kuota kosong pada seleksi CASN 2021 yang harus dipenuhi. Dengan adanya kekosongan itu, seolah menteri PAN-RB memberikan kesempatan kepada tenaga guru yang berumur lebih dari 35 tahun untuk diangkat langsung menjadi PPPK.

Selain itu, tertulis pula bahwa rekomendasi pengangkatan akan ditindaklanjuti BKN pusat. Bahkan, untuk memperkuatnya, turut dicantumkan kontak Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama yang ditulis berkedudukan sebagai bagian pengadaan dan kepangkatan PNS BKN pusat. Namun, nomor yang dicantumkan bukan nomor handphone Satya.

Kejanggalan lain, pengangkatan dilakukan di ruang rapat Komisi X DPR RI. Padahal, tes CASN biasanya dilaksanakan di kantor-kantor BKN pusat dan daerah serta kantor kementerian/lembaga. Selain itu, penulisan isi surat tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI).Termasuk penulisan jabatan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo.

Jika menemukan hal serupa, masyarakat diminta untuk melaporkannya kepada Kemen PAN-RB.

”Kami mengimbau masyarakat untuk jeli dan mewaspadai adanya surat palsu yang mencatut nama menteri PAN-RB,” pungkasnya. (jawapos/ran)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan