JAKARTA – Dalam kondisi Pertamina yang sulit, mengingat pembagunan belum selesainya pembangunan kilang minyak di Tuban, keberadaan Komisaris Utama harusnya dapat meningkatkan pengawasan dan mendorong kinerja perusahaan agar lebih baik. Sebagai Komisaris Utama, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok harusnya bisa membantu Pertamina mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi. Bukan malah memperkeruh suasana dengan bicara sembarang.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menanggapi kisruh Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, dengan juru bicara Kementerian BUMN.
Mulyanto menambahkan, bahwa komisaris ikut bertanggung jawab atas kinerja perusahaan yang dipimpin. Jadi bila beberapa waktu lalu Presiden Jokowi memarahi Direktur Utama Pertamina maka sama artinya presiden sedang memarahi Dewan Komisaris pula.
“Ahok harusnya paham dengan sistem tanggung renteng dalam pengelolaan perusahaan negara ini. Bukan malah bicara seolah dirinya bukan bagian dari Pertamina. Sebagai komisaris utama Ahok harusnya banyak bekerja bukan malah banyak bicara. Dia tidak bisa lepas tangan dengan kondisi Pertamina sekarang,” tegas Mulyanto, dikutip Rabu (8/12).
Mulyanto mengingatkan saat ini Pertamina punya tugas berat untuk menekan impor BBM termasuk gas LPG, yang selama ini menyumbang signifikan bagi defisit transaksi perdagangan, khususnya sektor migas.
Pertamina juga harus melaksanakan transformasi pemanfaatan energi fosil menjadi energi yang lebih bersih melalui strategi transisi energi.
Jadi ketimbang bising di media atau berpolemik dengan kementerian BUMN, yang merupakan induknya, Ahok lebih baik fokus mendorong pembangunan kilang GRR Tuban. (khf/fin)
