JAKARTA – Dua tahun kepemimpinan periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo kerap menggaungkan hilirisasi sumber daya alam (SDA) sebagai keniscayaan.
Deindustrialisasi dan perlambatan ekonomi yang terjadi pasca-commodity boom atau era tingginya harga dan permintaan komoditas SDA pada 2009-2014, seharusnya menjadi alarm bahwa Indonesia tak bisa selamanya bergantung pada ekspor bahan mentah.
Keseriusan untuk membangun hilirisasi juga sepatutnya menjadi koreksi kebijakan pemerintah yang kerap mengobral konsesi atas nama pembangunan pada beberapa dekade silam.
Indonesia patut mencerna pengalaman pahit Indonesia pascaera commodity boom berakhir. Ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah menyebabkan dorongan ekspor besar-besaran saat harga sedang tinggi. Padahal, harga komoditas selalu berfluktuasi.
Ketika harga komoditas jatuh, Indonesia kembali mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk menopang perekonomian. SDA yang begitu melimpah menjadi tidak optimal karena Indonesia tak melakukan hilirisasi.
Alhasil, eksploitasi sumber daya alam yang telah dilakukan besar-besaran tidak menghasilkan nilai tambah, justru malah hanya meninggalkan kerusakan lingkungan bagi masyarakat sekitar di daerah penghasil sumber daya alam.
Perut Bumi yang telah dikeruk hanya menghasilkan barang mentah yang dijual murah ke negara lain. Ironisnya, barang mentah itu kemudian diolah di luar negeri menjadi barang bernilai yang kembali diimpor oleh Indonesia.
Hilirisasi yang terlambat dilakukan juga membuat elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja menurun. Ekspor bahan mentah bukanlah kegiatan ekonomi padat karya. Hal itu berbeda dengan hilirisasi industri yang mampu membuka jutaan lapangan kerja.
Presiden Jokowi pada 13 Oktober 2021 mengatakan Indonesia harus segera menghentikan ekspor bahan mentah. Jika SDA tambang hanya dijual dalam bentuk mentah, masyarakat Indonesia hanya berperan sebagai tukang gali.
Padahal, Indonesia memiliki kekayaan SDA yang sangat melimpah. Maka dari itu, ekspor bahan mentah harus dihentikan dan hilirisasi harus dilakukan besar-besaran.
“Kalau kita hanya tukang gali, kemudian kita kirim ke luar. Mereka buat smelter di sana, kemudian dijadikan barang setengah jadi atau barang jadi, kemudian kembali ke sini, kita beli, inilah yang sedikit demi sedikit, tahap demi setahap harus mulai kita hilangkan,” kata Presiden.
